Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah tindakan membalas atau retaliasi atas kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32%. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari AS,” ujar Airlangga dalam siaran pers, dikutip Senin (7/4/2025).

Adapun, pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya untuk merumuskan langkah strategis yang tepat dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.