"Intinya adalah kaitan dengan pengelolaan dan pengendalian aset kripto harus fokus ke perlindungan masyarakat," tegasnya.
Susun Peraturan Pemerintah
Didid menambahkan saat ini Bappebti juga masih menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur mekanisme pengalihan pengaturan dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Pengalihan harus seminimal mungkin memberikan goncangan pada industri. Bahkan, pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi perkembangan industri maupun dampak terkait stabilisasi sektor keuangan," ujarnya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), otoritas tersebut mendapatkan mandat untuk menangani perdagangan aset kripto di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut bursa kripto akan meluncur sebelum Juni 2023. Menurutnya, tidak ada kendala pada pendirian bursa kripto, sehingga ia optimistis bakal meluncur sesuai target.
“Sebelum Juni ini nanti sudah akan ada bursanya. Saya akan launching bursa kripto sebelum Juni,” pungkas Zulhas usai menghadiri peluncuran Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Zulhas memaparkan ada 25 calon pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti. Namun, dari jumlah ini, hanya ada 5 yang aktif.
“Kemungkinan bursa kripto merupakan gabungan dari kelimanya, tetapi Bappebti saat ini masih menentukan, kira-kira mana yang layak,” jelasnya.
Dia berharap, ekosistem bursa ini ini dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap aset kripto. Apalagi, saat ini transaksi aset kripto di Indonesia sudah mencapai Rp60 triliun.
“Lalu pada 2021 melonjak hingga hampir Rp 900 triliun. Namun, pada 2022 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp250 triliun,” tuturnya.
(rez/wdh)
