Sebelum itu, BI juga bersedia menjadi pembeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan khusus oleh Pemerintah RI untuk mendukung program 3 Juta Rumah alias SBN Perumahan, dinilai akan menggerus independensi BI sebagai otoritas moneter di negeri ini, menurut pandangan pelaku pasar.
Posisi BI sebagai otoritas moneter seharusnya fokus pada pengelolaan moneter dan tidak masuk terlalu jauh mengurus fiskal. Lebih dari itu, independensi yang terancam goyah, dapat memantik persepsi negatif terhadap kebijakan moneter ke depan sehingga minat asing berinvestasi yang sejauh ini sudah banyak turun, bisa makin amblas.
Januari lalu, Gubernur Perry Warjiyo dan kolega memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 bps menjadi 5,75%. Keputusan yang mengejutkan, karena benar-benar di luar perkiraan pasar.
Kala itu, sejumlah pihak menyebut isu politik menjadi pertimbangan penting di balik keputusan itu. Sebelum RDG, kantor BI digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencari bukti tentang penyelewengan di Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
“Kami berspekulasi bahwa BI mengalami tekanan secara politik untuk menurunkan suku bunga demi pertumbuhan kredit,” ungkap riset NH Korindo Sekuritas Indonesia, Januari lalu.
Bulan lalu, isu politik pun belum reda, Bahkan ada selentingan bahwa posisi Gubernur Perry tidak aman, rawan dicopot. Riset NH Korindo kembali mengemukakan isu politik tersebut. Dalam riset bertajuk Indonesia’s Presidential Bachelor: An Upcoming Cabinet Reshuffling, nama Perry disebut masuk daftar yang akan didepak.
“Meski BI adalah institusi independen, Gubernur Perry sepertinya dalam tekanan politik untuk mengubah stance (posisi) dari konservatif-preemtif-forward lookingmenjadi pro-growth. Sebuah sinyal dovish,” sebut riset itu.
(azr/frg)
