Perusahaan di Korea Selatan sebelumnya telah melobi AS terkait dengan undang-undang IRA, yang memberikan kredit pajak hingga US$7.500 (Rp111,85 juta) untuk pembelian beberapa kendaraan listrik yang diproduksi di Amerika Utara sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada China dalam rantai pasok kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV).
Pemerintahan Biden memiliki target 50% dari kendaraan penumpang baru yang dijual di AS menggunakan tenaga listrik pada 2030.
Hyundai Motor Co., misalnya, saat ini tidak memiliki pabrik di AS untuk membuat mobil listrik, sedangkan pembuat baterai Korea seperti LG Energy Solution Ltd. dan Samsung SDI Co. sangat bergantung pada China untuk memproses mineral yang digunakan dalam baterai EV.
Hyundai berencana menghabiskan sebanyak US$5 miliar (Rp74,61 triliun) dengan mitra baterai SK On Co. untuk membangun pabrik sel di Georgia serta membangun pabrik mobil listriknya sendiri di AS untuk memenuhi persyaratan kredit pajak berdasarkan payung IRA. LG Energy Solution dan Samsung SDI juga berencana membangun banyak pabrik di AS.
Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan IRA akan menelan biaya sekitar US$1,2 triliun (Rp17,90 kuadriliun), alias tiga kali lipat dari perkiraan resmi pemerintah. Saham Hyundai merosot 0,5% pada Jumat, memangkas keuntungan tahun ini menjadi 36%.
Pada April, Juru Bicara AS Kevin McCarthy mengusulkan RUU yang akan menaikkan batas utang AS yang juga mencakup pencabutan kredit pajak energi baru di undang-undang IRA, serta memulihkan yang sudah ada ke level sebelum pengesahan undang-undang iklim bersejarah Biden itu.
“Undang-undang tersebut akan mengakhiri insentif hijau kepada perusahaan yang mendistorsi pasar dan membuang uang pembayar pajak,” kata McCarthy saat itu.
Ahn juga mengatakan Kementerian Perdagangan Korea sedang bekerja dengan AS untuk menawarkan perincian skema yang lebih menguntungkan di IRA, seperti memasukkan Indonesia sebagai mitra mineral dengan AS, layaknya kemitraan AS-Jepang pada mineral baterai.
Namun, dia menambahkan, memasukkan Indonesia sebagai mitra dagang AS tidak akan mudah karena masalah lingkungan, sosial, dan peraturan (ESG) di Indonesia, seperti isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Korea Selatan juga "sangat tertarik" untuk membangun kerja sama dengan AS seputar teknologi mutakhir seperti AI dan semikonduktor generasi mendatang, katanya.
--Dengan asistensi Gabrielle Coppola.
(bbn)
