Bloomberg Technoz, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menghadiri Sidang Paripurna DPR yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. KEM-PPKF akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan.

Sebagai awalan, Sri Mulyani menyebut pendapatan negara ditargetkan berada di kisaran 11,8-12,38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memanfaatkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Pelaksanaan UU HPP untuk menciptakan perpajakan yang sehat adil dan serta memperluas basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan UU HPP akan meningkatkan rasio penerimaan perpajakan," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Kemudian belanja negara diperkirakan berada di rentang 13,97-15,01% dari PDB. Dengan demikian, RAPBN 2024 akan membukukan defisit dalam kisaran 2,16-2,64% PDB. Lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit APBN 2023 yang sebesar 2,84% PDB.

Sementara keseimbangan primer diperkirakan berada di kisaran -0,43% hingga 0,003% PDB. Keseimbangan primer menggambarkan penerimaan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer negatif, maka artinya utang lama akan dibayar dengan utang baru.