Percakapan dalam grup tersebut memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran pemerintahan AS mengenai Houthi, serta dinamika kekuasaan di dalamnya. Salah satu diskusi yang menarik adalah saat Wakil Presiden JD Vance mengungkap ketidaksetujuannya terhadap serangan tersebut.
"Saya tidak yakin presiden menyadari betapa tidak konsistennya langkah ini dengan pesan yang ia sampaikan terkait Eropa saat ini," tulis sebuah pesan yang diyakini berasal dari nomor Vance. "Ada risiko lebih lanjut bahwa kita bisa melihat lonjakan harga minyak yang cukup signifikan."
Pendapat Vance dengan cepat dibantah oleh seseorang dalam grup dengan inisial "SM"—diduga Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller—yang menulis, "Setahu saya, presiden sudah jelas: lampu hijau, tapi kita harus segera menyampaikan kepada Mesir dan Eropa apa yang kita harapkan sebagai imbalannya."
Grup tersebut juga berisi para pejabat tinggi pemerintahan Trump lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Keuangan Scott Bessent, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard, serta Direktur CIA John Ratcliffe.
Saat ditanya tentang kebocoran ini dalam sebuah acara Senin malam, Presiden Donald Trump mengaku tidak tahu menahu soal kejadian tersebut.
Juru bicaranya, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump memiliki "kepercayaan penuh" terhadap tim keamanannya, termasuk Michael Waltz.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Hegseth mengatakan kepada wartawan di Hawaii bahwa "tidak ada yang mengirim rencana perang melalui pesan teks, itu saja yang bisa saya katakan."
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, mengatakan bahwa "rantai pesan ini tampaknya asli, dan kami sedang meninjau bagaimana nomor yang tidak disengaja bisa ditambahkan."
Alih-alih mengakui adanya pelanggaran, Hughes justru menyebut percakapan dalam grup tersebut sebagai "koordinasi kebijakan yang mendalam dan terarah antara para pejabat senior," serta menegaskan bahwa tidak ada informasi dalam pesan yang membahayakan siapa pun.
Meskipun Hughes mencoba meredam kekhawatiran, insiden ini menimbulkan pertanyaan besar tentang standar keamanan di pemerintahan Trump. Hegseth sendiri dalam percakapan di grup tersebut sempat menulis, "Kita saat ini bersih dalam hal keamanan operasional (OPSEC)," menggunakan istilah militer yang mengacu pada perlindungan informasi sensitif.
Lebih jauh, pemilik grup—yang diduga adalah Waltz—mengatur agar pesan dalam grup tersebut menghilang setelah beberapa hari, yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum terkait penyimpanan arsip pemerintahan. Selain itu, penggunaan aplikasi Signal—yang dikenal sebagai platform komunikasi paling aman—juga menyalahi aturan karena pemerintah AS tidak mengizinkan aplikasi tersebut digunakan untuk mendistribusikan informasi rahasia.
Belum ada keputusan resmi mengenai bagaimana pemerintahan AS akan menangani kebocoran ini. Namun, dalam kasus-kasus serupa sebelumnya, bahkan kebocoran kecil pun kerap memicu penyelidikan dari FBI atau inspektorat di berbagai lembaga pemerintahan. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat telah menyerukan adanya sidang pengawasan terkait insiden ini.
Di sisi lain, Ketua DPR AS Mike Johnson membela Waltz, menyebutnya sebagai "seseorang yang dapat dipercaya."
"Saya pikir akan menjadi kesalahan besar jika ada konsekuensi negatif bagi siapa pun yang terlibat dalam hal ini," ujar Johnson kepada wartawan. "Misi ini telah diselesaikan dengan presisi, dan saya rasa itu yang terpenting pada akhirnya."
Namun, Senator Jack Reed dari Partai Demokrat justru mengecam keras insiden ini.
"Jika benar, ini adalah salah satu kegagalan keamanan operasional dan akal sehat yang paling buruk yang pernah saya lihat," kata Reed, yang merupakan anggota senior Komite Angkatan Bersenjata Senat.
Terlepas dari kontroversi yang muncul, serangan terhadap kelompok Houthi tetap dilakukan lebih dari seminggu lalu. AS meluncurkan serangkaian serangan rudal baru terhadap kelompok yang didukung Iran itu, yang selama ini telah mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah dengan serangan drone dan rudal terhadap kapal-kapal dagang sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Percakapan dalam grup yang bocor itu juga menunjukkan bahwa para pejabat AS merasa sangat nyaman dengan gaya komunikasi santai, bahkan dalam membahas serangan militer. Beberapa pejabat mengirim emoji bergambar tinju dan tembakan setelah serangan berhasil dilakukan.
"Salut untuk semua—terutama mereka yang bertugas di lapangan dan CENTCOM! Luar biasa," tulis akun yang diduga milik Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles, merujuk pada Komando Pusat AS. "Tuhan memberkati."
(bbn)
