"Meski Januari dikenal sebagai periode peralihan bagi pasar Indonesia keseluruhan, kinerja hotel relatif lemah menurut mayoritas responden," papar dokumen tersebut. "Sentimen negatif ini mungkin akan terus berlanjut sepanjang tahun kecuali terjadi perubahan signifikan yang mendorong pergeseran menuju prospek yang lebih positif."
Penurunan Pendapatan
Secara terperinci, langkah PHK yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut sebagai akibat dari adanya penurunan pendapatan. Januari 2025, lebih dari 30% responden telah merugi lebih dari 40% secara tahunan. Sementara 50% lainnya telah mengalami rugi lebih dari 10%.
Mayoritas responden juga menyampaikan minimnya penggunaan ruang pertemuan dan tingkat keterisian kamar menjadi faktor terbesar penurunan kinerja. "Hal ini dapat dipahami, karena permintaan terkait [agenda dan program] pemerintah merupakan kontribusi utama terhadap permintaan fasilitas MICE [Meeting, Incentive, Conventions, dan Exhibitions]," tulis survei tersebut.
Kontribusi Pemerintah dan Efek Domino
Ketua PHRI Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya mengatakan bahwa pengusaha hotel sendiri mendapat porsi pendapatan dari belanja pemerintah mencapai 40% dari total pendapatan secara nasional.
Efisiensi anggaran pemerintah, kata dia, turut menggerus pendapatan hingga mencapai Rp12,3 triliun. Estimasi tersebut didasarkan dari hitungan pendapatan tahunan pengusaha hotel yang berasal dari okupansi belanja pemerintah yang mencapai Rp24,7 triliun.
"Kalau itu dipotong sampai lebih dari 50%, maka kira-kira [pendapatan] kita berkurang menjadi Rp12,3 triliun, itu kan sesuatu yang signifikan," ujar Hariyadi saat dihubungi, akhir Januari lalu.
Dalam kaitan itu, Hariyadi pun turut mewanti-wanti penurunan itu juga akan memberikan efek berganda, yang berujung pada lesunya pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, mata rantai bisnis perhotelan melibatkan masyarakat daerah sebagai penyuplai makanan; meliputi petani, perikanan, UMKM, dan sebagainya.
Hal itu juga telah tecermin dan dikuatkan oleh survei tersebut dimana hampir 80% responden juga memprediksi target pajak hotel mereka tidak akan tercapai. Kemudian, 71% responden meyakini kerugian pendapatan akan menyebabkan gangguan rantai pasok.
"83% juga yakin jika situasi saat ini tidak berubah, akan terjadi penurunan sektor pariwisata yang juga akan berdampak pada ekonomi daerah yang bergantung pada pariwisata," tulis dokumen itu.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya resmi menerbitkan surat edaran pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) hingga mencapai lebih dari 300 triliun dalam anggaran 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam surat yang diterbitkan pada Rabu (22/01/2025) lalu.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani meminta K/L untuk kembali mereview belanja pemerintah, dengan meminta memangkas sejumlah pos belanja, salah satunya perjalanan dinas yang mencapai 53,9%.
(wep)
