Bloomberg Technoz, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) membeberkan dampak pada sektor pariwisata, terutama perhotelan, akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Ketua bidang Litbang dan IT Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Christy Megawati mengungkapkan hasil survei Sentimen Pasar Dampak Kebijakan Penghematan Anggaran Pemerintah yang dilakukan PHRI pada Maret 2025.

Dari 726 responden, yang merupakan pemain industri perhotelan di 30 provinsi, 88% di antaranya memprediksi mereka akan menghadapi keputusan sulit, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan upah karyawan, untuk mengurangi beban biaya operasional.

Di sektor perhotelan yang mempekerjakan banyak pegawai, hal ini berisiko menyebabkan defisit operasional, bahkan penutupan hotel. Sebanyak 58% responden memperkirakan adanya potensi gagal bayar pinjaman pada bank akibat kondisi yang semakin sulit.

Dampak pemotongan anggaran ini juga berpengaruh pada penerimaan pajak hotel. Sebanyak 75% dari pelaku industri pariwisata memprediksi target pajak yang ditetapkan tidak akan tercapai.