Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengesahan UU TNI yang memberi keleluasaan lebih besar bagi militer untuk berkiprah di ranah sipil, menuai protes keras dari elemen masyarakat sipil, aktivis, juga para mahasiswa.

Pengesahan beleid itu dinilai menandai langkah mundur Indonesia kembali ke era sebelum Reformasi 1998 ketika Dwifungsi ABRI menjadi salah satu penyokong utama kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto selama lebih dari tiga dekade.

Pasar merespon negatif perkembangan politik terkini. Sehari setelah undang-undang kontroversial itu disahkan, pasar saham ambles sampai lebih dari 2%. Rupiah melemah dan harga surat utang negara juga tertekan.

Analis menilai, reaksi pasar negatif tersebut mencerminkan pendekatan hati-hati para investor melihat potensi pergeseran trajektori demokrasi Indonesia dan struktur pemerintahan, menurut Mohit Mirpuri, Senior Partner di SGMC Capital Pte Ltd, dilansir dari Bloomberg News.

Bank investasi asal AS, Citigroup, menyoroti hal senada. "Kami percaya hal ini [kontroversi RUU TNI dan protes sipil] bisa memicu ketidakpastian di pasar Indonesia," kata Ferry Wong, Analis Citigroup.