Rumor-rumor tersebut telah "memperbarui ketakutan bahwa para reformis akan disingkirkan dan menjadi katalisator pengungkapan semua masalah ekonomi yang dihadapi negara ini," kata John Foo, pendiri Valverde Investment Partners Pte.
Meski pasar sudah sedikit membaik sejak saat itu, para investor masih merasa khawatir dengan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo, yang muncul di tengah pertempuran menghadapi perang tarif oleh Presiden AS Donald Trump serta penurunan permintaan bahan mentah dari Tiongkok.
Hal terpenting bagi para investor adalah prospek fiskal. Morgan Stanley pernah menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 'Fragile Five' yaitu pasar yang rentan terhadap perubahan besar dalam sentimen asing.
Indonesia telah berupaya meningkatkan kredibilitasnya di mata investor berkat pengelolaan ekonomi yang hati-hati hingga mengangkat peringkat kreditnya keluar dari status sebagai 'sampah' atau junk.
Pemerintahan baru kini terlihat akan mengubah arah tersebut. Beberapa kebijakan dinilai bisa mendorong defisit anggaran mendekati batas yang diperbolehkan oleh hukum berlaku, yakni 3% dari Produk Domestik Bruto.
Termasuk juga kebijakan menambah jumlah anggota kabinet lebih dari 100 orang dari sekitar 60 orang pada kabinet presiden sebelumnya. Setelah mendapat protes publik, Prabowo membatalkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, sebuah langkah yang seharusnya meningkatkan pendapatan pemerintah.
Penerapan program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, bagian dari janji kampanye, ditaksir akan menghabiskan biaya US$ 30 miliar per tahun, setara dengan 14% keseluruhan bujet APBN. Anggaran juga disayat oleh pengeluaran bidang lain mulai infrastruktur.
"Orang-orang di pasar khawatir tentang pembuatan kebijakan ekonomi. Mereka telah melihat bahwa banyak kebijakan tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat," kata Achmad Sukarsono, Analis Utama untuk Indonesia di Control Risks.
Istana tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sebuah 'Wake Up Call'
Pemerintah RI terlambat merilis laporan APBN untuk bulan Januari 2025 yang membuat para investor bertanya-tanya tentang kondisi keuangan negara.
Laporan itu akhirnya dirilis pekan lalu, menunjukkan defisit mengejutkan akibat pendapatan dan pengeluaran yang sama-sama anjlok.
Semua itu tidak menjadi pertanda baik bagi janji terbesar Presiden Prabowo yakni mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Para analis mengatakan tujuan itu tidak realistis dengan konsensus para ekonom memperkirakan ekonomi RI akan tumbuh mendekati 5% saja tahun ini.
"Presiden tetap fokus memenuhi janji kampanye populisnya, yang memerlukan eksekusi efisien," kata Aditya Perdana, Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia, yang menggambarkan upaya tersebut sebagai upaya yang tidak merata dan selektif.
"Dari persepektif politik, hal itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menyesuaikan arah sebelum kehilangan kredibilitas lebih lanjut," kata Aditya.
Kelahiran Badan Pengelola Investasi Danantara, adalah sumber kekhawatiran lainnya. Danantara akan mengambil alih kendali atas BUMN dan mengantongi mandat yang luas untuk berinvestasi di berbagai industri.
Pemerintah akan mengucurkan US$ 20 miliar dari APBN pada Danantara, yang akan dijalankan oleh para sekutu yang pebisnis dan melapor langsung pada presiden.
Masa Lalu Otoriter
Langkah Prabowo dalam banyak hal tampak bertentangan dengan lembaga yang dibentuk untuk memenangkan kepercayaan para pemilih dan investor setelah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, yang memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dekade dan dijatuhkan di tengah aksi demonstrasi yang masif pada akhir tahun 1990-an.
Koalisi pemerintah di parlemen, misalnya, bergerak cepat meloloskan undang-undang kontroversial guna memperluas peran militer walaupun ada banyak kritis dari publik bahwa perubahan tersebut mengingatkan lagi pada era otoritarian di masa lalu.
Ribuan mahasiswa turun ke jalan di ibukota pada hari Kamis, melemparkan batu, mengecat tembok dengan cat semprot dan membakar ban saat mereka menuntut anggota parlemen membatalkan perubahan tersebut, seperti dilaporkan oleh media nasional.
Parlemen juga telah membicarakan kemungkinan perluasan mandat bank sentral yang menimbulkan kekhawatiran investor terhadap independensi Bank Indonesia, setelah draft undang-undang sektor keuangan yang dirilis memperlihatkan penambahan peran penciptaan lapangan kerja dalam mandat bank sentral.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada pekan ini, perubahan aturan tersebut hanya akan 'menekankan' tetapi tidak mengubah secara mendasar tujuannya saat ini.
Yang pasti, semua itu tampaknya belum akan menimbulkan ancaman langsung bagi Prabowo yang menikmati dukungan mayoritas parlemen, ketika satu-satunya partai oposisi juga terlihat memberi dukungan pada RUU TNI.
Pendapatan negara juga memperlihatkan perbaikan pada Maret menurut Menkeu Sri. Pada Selasa lalu ia mengatakan, pemerintah berjanji mempertahankan defisit anggaran pada 2,5% dari PDB, jauh di bawah batas yang diizinkan.
Namun, masih harus dilihat apakah jaminan itu akan cukup untuk meredakan kekhawatiran investor.
"Ini peringatan yang jelas dan kita harus mencegah situasi semakin memburuk. Meskipun beberapa langkah perbaikan telah diumumkan, implementasi yang buruk tetap menjadi masalah yang kritis," kata Aditya.
(bbn)
