Galit Altstein - Bloomberg News
Bloomberg, Kabinet Israel menyetujui usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecat kepala intelijen dalam negeri, Ronen Bar, dalam sebuah keputusan yang memicu gelombang protes besar. Keputusan ini diambil meskipun ribuan warga Israel turun ke jalan menentang pemecatan Bar dan beberapa pejabat keamanan serta yudisial lainnya.
Pada Minggu (16/03/2025), Netanyahu mengumumkan rencananya untuk mencopot Bar, yang menjabat sebagai kepala Shin Bet sejak 2021. Netanyahu menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap Bar dan menilai bahwa kepala intelijen tersebut memiliki “kesalahpahaman terhadap subordinasi layanan dan pemimpinnya kepada otoritas politik.”
Lebih dari 100.000 orang berkumpul di Yerusalem dalam dua hari terakhir untuk memprotes keputusan tersebut, yang mereka anggap sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi mekanisme pengawasan terhadap kebijakannya. Aksi protes terbesar sejak perang pecah ini berubah menjadi bentrokan keras dengan aparat kepolisian pada Kamis (20/03/2025).
Keputusan kabinet ini diambil hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel gagal. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan ratusan orang. Israel juga mengirim sejumlah pasukan darat dalam operasi terbatas. Pemerintah Israel beralasan langkah ini diperlukan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang mereka tahan.
Situasi ini turut memengaruhi pasar keuangan Israel, dengan nilai shekel melemah 3,6% terhadap dolar dalam sebulan terakhir, menjadikannya salah satu mata uang dengan performa terburuk di dunia. Ketidakpastian semakin besar akibat ketegangan antara pemerintahan Netanyahu dan institusi-institusi utama negara.
Ketegangan antara Netanyahu dan Bar sudah berlangsung lama, terutama dalam beberapa isu strategis seperti kegagalan mendeteksi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu konflik, negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas, dan investigasi dugaan hubungan pejabat Israel dengan Qatar, yang dikhawatirkan membahayakan keamanan negara.
Di bawah kepemimpinan Bar, Shin Bet meluncurkan penyelidikan atas dugaan bahwa beberapa penasihat dekat Netanyahu menjalin hubungan dengan Qatar untuk meningkatkan citra negara Teluk tersebut. Kantor Netanyahu membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “berita palsu”.
Menjelang pemecatan, Bar menolak menghadiri rapat kabinet dan mengeluarkan pernyataan bahwa keputusan ini didasarkan pada “klaim tak berdasar” yang hanya digunakan untuk “melindungi kepentingan pribadi” dan menghentikan Shin Bet dari menjalankan investigasi yang sah.
Upaya Netanyahu untuk memecat Bar semakin memperuncing konfliknya dengan lembaga negara. Sebelumnya, pada 2023, rencana pemerintahannya untuk melemahkan kekuasaan pengadilan telah memicu protes besar-besaran dan menurunkan popularitasnya.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang juga sedang dalam proses pemakzulan, mengkritik keputusan Netanyahu dengan menyebutnya sebagai “konflik kepentingan”, mengingat Shin Bet tengah menyelidiki lingkaran dekat sang perdana menteri.
Para oposisi menuduh Netanyahu sengaja memecat Bar sebagai ancaman bagi lembaga penegak hukum. Namun, Netanyahu membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa penyelidikan terhadap penasihatnya dilakukan untuk menghalangi pemecatan Bar. Sebuah survei yang diterbitkan oleh stasiun televisi N12 Israel menunjukkan bahwa 51% responden percaya pemecatan Bar bermotif politis.
Suzie Navot, Wakil Presiden Israel Democracy Institute, menegaskan bahwa langkah ini dapat membahayakan demokrasi Israel:
“Pengambilalihan polisi, pasukan keamanan, dan lembaga penegak hukum telah digunakan oleh pemimpin di seluruh dunia untuk melemahkan demokrasi. Ini adalah peringatan serius.”
Ini bukan pertama kalinya Netanyahu memecat pejabat tinggi. Tahun lalu, ia memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena mengkritik kebijakannya yang menolak gencatan senjata dengan Hamas dan dianggap membahayakan nyawa sandera. Gallant juga mendukung wajib militer bagi pria Yahudi Ortodoks, yang memicu ketegangan dalam koalisi Netanyahu.
Pada Rabu (19/03/2025), Netanyahu kembali menyerang institusi negara dengan menuduh adanya “Deep State” yang ingin melemahkannya.
“Di Amerika dan Israel, ketika pemimpin sayap kanan yang kuat memenangkan pemilu, kelompok kiri menggunakan sistem hukum untuk menggagalkan kehendak rakyat,” tulisnya di platform X, menggemakan narasi favorit Presiden AS Donald Trump, sekutu dekatnya. “Tapi mereka tidak akan menang!”
Netanyahu juga berencana mempercepat pemakzulan Jaksa Agung Baharav-Miara, meskipun ia dilarang membahas pemecatan tersebut karena masih menjalani persidangan kasus korupsi.
Sementara itu, Mahkamah Agung Israel kemungkinan akan memainkan peran kunci dalam memutuskan nasib Bar dan Baharav-Miara. Pekan depan, parlemen Israel dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk mengubah komposisi Komite Seleksi Hakim, yang akan memberi eksekutif lebih banyak kendali dalam menunjuk hakim Mahkamah Agung.
“Untuk saat ini, pengadilan masih memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kekuasaan,” kata Gayil Talshir, akademisi dari Universitas Ibrani Yerusalem. “Tapi pertarungan berikutnya akan menentukan apakah benteng terakhir ini bisa bertahan.”
(bbn)
