Sam Kim - Bloomberg News
Bloomberg, Pengadilan Konstitusi Korea Selatan (Korsel) dijadwalkan memberikan putusan pada Senin (24/03/2025) mendatang terkait pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo. Sementara itu, pengadilan masih terus mempertimbangkan kasus Presiden Yoon Suk Yeol setelah keputusan mengejutkannya untuk memberlakukan darurat militer.
Han diskors dari jabatannya pada akhir Desember karena menolak tekanan dari partai oposisi untuk segera menunjuk tiga hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat sementara presiden. Jika dilakukan, langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan kemungkinan pemakzulan Yoon disahkan.
Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengesahkan pemakzulan yang disetujui parlemen, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan tanggal putusan Han menandakan bahwa delapan hakimnya mulai mencapai kemajuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul akibat keputusan Yoon pada 3 Desember untuk memberlakukan darurat militer. Namun, hingga kini belum ada jadwal yang ditetapkan untuk putusan terkait pemakzulan Yoon.
Sejak akhir Februari, pengadilan telah menggelar serangkaian sidang tertutup setelah menyelesaikan dengar pendapat mengenai pemakzulan Yoon di parlemen.
Meskipun dalam dua kasus pemakzulan presiden sebelumnya pengadilan hanya membutuhkan waktu kurang dari dua minggu untuk mengambil keputusan, kasus Yoon telah berlangsung lebih dari tiga minggu. Juru bicara pengadilan mengatakan pada Kamis (20/03/2025) bahwa belum ada rencana untuk mengumumkan tanggal putusan Yoon dalam waktu dekat, tetapi mengonfirmasi bahwa putusan Han akan diumumkan pada Senin.
Penundaan ini semakin memperumit kemungkinan digelarnya pemilu dadakan, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kekosongan kepemimpinan. Kampanye tarif Presiden AS Donald Trump terus mengancam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan serta perekonomian global secara keseluruhan.
Beberapa media lokal berspekulasi bahwa pengadilan berupaya mencapai keputusan bulat untuk menghindari perpecahan dan ketegangan politik yang lebih dalam. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kasus ini terlalu kompleks sehingga hakim kesulitan mencapai keputusan yang solid dan meyakinkan. Pihak pengadilan menolak mengomentari spekulasi tersebut.
Yoon membela keputusannya pada 3 Desember untuk mengerahkan pasukan ke parlemen, dengan dalih bahwa dekret darurat militer yang singkat itu dimaksudkan sebagai peringatan bagi oposisi. Namun, para lawannya mengecam tindakan tersebut sebagai upaya makar. Jaksa juga telah mengajukan dakwaan terpisah terhadap Yoon atas tuduhan tersebut.
Sejak akhir Februari, demonstrasi yang mendukung dan menentang Yoon semakin memanas, dan keterlambatan putusan hanya meningkatkan risiko eskalasi kekerasan. Menteri Keuangan Choi Sang-mok, yang saat ini menjabat sebagai pemimpin interim terbaru, telah memerintahkan otoritas keamanan untuk memperketat pengamanan di sekitar pengadilan guna mengantisipasi kemungkinan bentrokan saat putusan diumumkan. Dalam beberapa kasus pemakzulan sebelumnya, demonstrasi berujung pada korban jiwa.
“Terlepas dari keputusan pengadilan, Korea Selatan akan menghadapi periode ketidakpastian politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Mengelola gejolak ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi, dan kredibilitas diplomatik,” kata Hyosung Kwon, ekonom dari Bloomberg Economics.
Kekacauan yang dipicu oleh dekret darurat militer juga berdampak pada kepercayaan konsumen, memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan diplomatik Korsel dalam menghadapi kebijakan Trump, serta mengalihkan perhatian dari ancaman nuklir Korea Utara yang terus berlanjut.
Survei menunjukkan bahwa jika pemakzulan Yoon disahkan, pemimpin oposisi Lee Jae-myung kemungkinan besar akan menang dalam pemilu presiden mendadak. Namun, meskipun Yoon dibebaskan dari pemakzulan, ia masih menghadapi tuntutan hukum terpisah atas dugaan makar yang menyebabkan dirinya ditahan selama beberapa pekan sebelum akhirnya dibebaskan awal bulan ini.
(bbn)
