Bloomberg Technoz, Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta; mengurangi kemiskinan sebesar 5,8%; dan mengurangi ketimpangan.
Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 152,11 juta orang per Agustus 2024 dan 24,06 juta penduduk miskin per September 2024
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf mengatakan proyeksi ini dihasilkan melalui asumsi bahwa satu keluarga memiliki tiga anak. Dengan demikian, satu keluarga diproyeksikan mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp200.000 per bulan.
Namun, Arief menggarisbawahi pemerintah harus memastikan peluncuran MBG berjalan dengan baik. Maka, DEN mengusulkan tiga hal. Pertama, segera melakukan tinjauan proses bisnis dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kedua, memberikan ruang dan peran serta masyarakat untuk bisa melakukan peninjauan. Ketiga, mencegah kebocoran khususnya agar tidak mengimpor komoditas yang tidak diperlukan.
"Ini akan membuat rantai pasok terjaga dan dampak betul-betul seperti yang diharapkan. Namun, mari jaga bersama karena ini flagship bangsa ini," ujar Arief dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (20/3/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku lembaganya terperangah dengan dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Luhut mengeklaim MBG memberikan efek penggada terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.
"Kita semua terperangah melihat dampak MBG ini memang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ekosistem yg terbangun dari ekonomi. Dan penurunan kemiskinan," ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (20/3/2025).
Selain itu, Luhut mengatakan selama 20 tahun, Indonesia menghadapi surplus produksi daging ayam dan telur. Dengan program ini, kata Luhut, semua produksi akan terserap dan menggerakkan ekonomi.
Selain itu, DEN sepakat bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pengawasan agar lebih memanfaatkan produk lokal dan tidak melakukan impor terhadap komoditas yang tidak seharusnya diimpor.
Sebab, DEN meluhat masih ada tempat makan atau tray yang diimpor alih-alih diproduksi dari dalam negeri. "Jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan."
(dov/wdh)
