Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri menyoroti penyegelan berbagai tempat wisata di Puncak, Jawa Barat. Ia menyebut tindakan tersebut jangan hanya dilakukan sepihak, terlebih suatu usaha sudah memiliki kepengurusan izin.

"Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dalam usaha pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah preseden buruk bagi iklim investasi atau perusahaan di Indonesia," kata Widi dalam konferensi pers di Gedung Kemenpar, Jakarta, Rabu (19/3).

Kendati demikian, dia tetap mengimbau destinasi wisata dan tempat penginapan untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan seperti persetujuan sesuai kegiatan.

"Harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam. Termasuk hak pengelolaan pengawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021. Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan,"ujarnya.

Kemenpar juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan konservasi.