Bloomberg Technoz, Jakarta – Terlambatnya implementasi standar emisi Euro 4 terhadap bahan bakar minyak (BBM) Pertamina dinilai lebih disebabkan oleh kurangnya koordinasi di tingkat kementerian/lembaga (K/L) serta sulitnya pendanaan kilang untuk bisa memproduksi bahan bakar rendah emisi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengatakan kebijakan mengenai implementasi BBM Euro 4 membutuhkan kemauan politik yang kuat antar-K/L.

Dalam artian, penerapan BBM Euro 4 tidak bisa hanya sekadar berlandaskan aturan kriteria bahan bakar rendah emisi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

“Masih ada mismatch antara harapan KLH terhadap standar emisi gas buang kendaraan tertentu dengan industri dan keberadaan BBM-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ini [Euro 4 diterapkan], kita masih perlu edukasi,” ujarnya dalam diskusi Implementasi Kebijakan BBM Euro 4-6: Siapkah kita?, dikutip Rabu (19/3/2025). 

Rachmat—yang pernah bertugas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) — mengatakan pemerintah harus kompak terkait dengan keinginan untuk mengikuti aturan lingkungan mengenai BBM standar Euro 4.