Bloomberg Technoz, Jakarta - Seluruh fraksi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan pemerintah sepakat mengusung revisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 atau RUU TNI ke sidang paripurna. Mereka sepakat beleid baru tersebut akan segera dimintakan persetujuan seluruh anggota DPR dan disahkan menjadi UU TNI yang baru.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dave Laksono mengatakan, RUU TNI memang akan segera diajukan untuk disahkan pada sidang paripurna terdekat. Akan tetapi, dia mengklaim belum tahu kapan sidang paripurna yang berisi pengesahan rancangan revisi beleid tersebut.
"Belum ada undangannya, kita tunggu saja. Di tahap 1 kan sudah selesai, Jadi tinggal di tahap 2, yaitu rapat paripurna," kata dia kepada Bloomberg Technoz, Selasa (18/03/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima Bloomberg Technoz, DPR akan menggelar satu rapat paripurna terakhir pada masa sidang ini yaitu Kamis depan (20/03/2025). Usai kegiatan tersebut, anggota legislatif akan memasuki masa reses hingga Mei mendatang; termasuk dalam rangka perayaan Idulfitri 1446 Hijriah.
Jika benar, RUU TNI akan menambah satu lagi beleid yang menempuh proses pembahasan kilat di DPR untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga telah berulang kali melakukan pembahasan kilat, bahkan di luar masa sidang, untuk memuluskan pengesahan beberapa undang-undang.
Beberapa di antaranya; UU Daerah Khusus Jakarta yang disahkan pada 20 November 2024; UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan pada 4 Februari 2025 dan menjadi cikal bakal pembentukan BPI Danantara; UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 20 Februari 2025 yang sempat mengundang polemik soal pemberian IUP.
RUU TNI berawal saat DPR memasukkan beleid tersebut ke Prolegnas 2025 pada 18 Februari lalu. Setelah itu, secara maraton mereka menggelar rapat dengan pemerintah, stakeholder, dan kelompok masyarakat.
Hingga pekan lalu, DPR mengebut dengan pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Hotel Fairmont pada akhir pekan. Proses pembahasan kemudian berlanjut di kompleks DPR oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada Senin lalu.
kemarin, Komisi I DPR menyatakan menerima hasil kerja panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi. Seluruh fraksi pun sepakat RUU TNI akan dibawa ke paripurna terdekat untuk mendapat persetujuan dan disahkan sebagai undang-undang.
"Semua menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan yang akan menjadi catatan kita semua," kata Ketua Komisi I, Utut Adianto dalam rapat, Selasa (18/03/2025).
(mef/frg)
