Bloomberg Technoz, Jakarta - Seluruh fraksi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan pemerintah sepakat mengusung revisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 atau RUU TNI ke sidang paripurna. Mereka sepakat beleid baru tersebut akan segera dimintakan persetujuan seluruh anggota DPR dan disahkan menjadi UU TNI yang baru.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dave Laksono mengatakan, RUU TNI memang akan segera diajukan untuk disahkan pada sidang paripurna terdekat. Akan tetapi, dia mengklaim belum tahu kapan sidang paripurna yang berisi pengesahan rancangan revisi beleid tersebut.

"Belum ada undangannya, kita tunggu saja. Di tahap 1 kan sudah selesai, Jadi tinggal di tahap 2, yaitu rapat paripurna," kata dia kepada Bloomberg Technoz, Selasa (18/03/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bloomberg Technoz, DPR akan menggelar satu rapat paripurna terakhir pada masa sidang ini yaitu Kamis depan (20/03/2025). Usai kegiatan tersebut, anggota legislatif akan memasuki masa reses hingga Mei mendatang; termasuk dalam rangka perayaan Idulfitri 1446 Hijriah.

Jika benar, RUU TNI akan menambah satu lagi beleid yang menempuh proses pembahasan kilat di DPR untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah juga telah berulang kali melakukan pembahasan kilat, bahkan di luar masa sidang, untuk memuluskan pengesahan beberapa undang-undang.