Dia juga mengatakan, selain jabatan sipil yang diatur dalam pasal itu, pemerintah juga memastikan perwira TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dini jika berniat mengemban jabatan tersebut. Hal ini kembali dipertegas dalam RUU TNI pada Pasal 47 ayat (2).
DPR periode 2019-2024 memang menghentikan pembahasan RUU TNI jelang akhir masa jabatannya. Mereka menilai waktu yang tersisa tak cukup untuk melaksanakan pembahasan. Hal ini disampaikan usai RUU TNI terus menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat.
Toh, DPR 2024-2029 justru menunjukkan pembahasan RUU TNI tak butuh waktu panjang. Mereka menetapkan beleid tersebut masuk Prolegnas 2025 pada 18 Februari lalu. Setelah itu, secara maraton mereka menggelar rapat dengan pemerintah, stakeholder, dan kelompok masyarakat.
Hingga pekan lalu, DPR mengebut dengan pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Hotel Fairmont pada akhir pekan. Proses pembahasan kemudian berlanjut di kompleks DPR oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada Senin lalu.
Hari ini, Komisi I DPR menyatakan menerima hasil kerja panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi. Seluruh fraksi pun sepakat RUU TNI akan dibawa ke paripurna terdekat untuk mendapat persetujuan dan disahkan sebagai undang-undang.
Paripurna terdekat akan digelar pada Kamis (20/03/2025). Setelah itu anggota DPR akan menjalani reses masa Idulfitri 1446 Hijriah hingga Mei mendatang.
(mef/frg)
