Soo-Hyang Choi - Bloomberg News
Bloomberg, Amerika Serikat menambahkan Korea Selatan (Korsel) ke dalam daftar negara sensitif untuk kerja sama energi pada Januari lalu setelah terungkapnya pelanggaran keamanan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin (17/03/2025).
Langkah pemerintahan Biden ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keamanan di sebuah laboratorium riset dan bukan merupakan pernyataan kebijakan luar negeri, menurut pernyataan kementerian tersebut.
"Menurut informasi yang kami peroleh dari pihak AS, Departemen Energi AS memasukkan Korea Selatan ke dalam daftar negara sensitif tingkat terendah karena adanya masalah keamanan yang terkait dengan sebuah lembaga penelitian di bawah DOE, bukan karena pertimbangan kebijakan luar negeri," kata Kementerian Luar Negeri Korsel, tanpa merinci masalah keamanan yang dimaksud.
Sementara itu, kantor berita Yonhap melaporkan bahwa seorang kontraktor yang bekerja di DOE dipecat sebelum April 2024 setelah mencoba menaiki pesawat menuju Korsel dengan membawa informasi sensitif terkait perangkat lunak desain reaktor nuklir.
Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian politik di Korsel, di mana negara itu menunggu keputusan pengadilan atas proses pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Putusan yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah Yoon bisa kembali menjalankan tugasnya atau jika pemilihan presiden harus digelar dalam dua bulan mendatang.
Penambahan Korsel ke dalam daftar negara sensitif ini menjadi pukulan bagi aliansinya dengan AS, yang selama ini dianggap sebagai "penopang utama" keamanan di kawasan. Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Tae-yul, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintahnya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai keputusan tersebut. Korsel baru mengetahuinya melalui saluran tidak resmi dan kemudian menghubungi pihak AS.
Hingga saat ini, Departemen Energi AS belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait keputusan tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menunda kunjungannya ke Seoul yang sebelumnya direncanakan pada bulan ini.
Menurut situs DOE, negara-negara yang masuk daftar sensitif akan mendapat "pertimbangan khusus" dalam proses persetujuan akses bagi warga negara mereka. Negara-negara ini bisa dimasukkan ke dalam daftar karena alasan keamanan nasional, nonproliferasi nuklir, atau keterkaitan dengan dukungan terhadap terorisme.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya seruan dari beberapa politisi Korsel agar negara itu mempercepat upaya menuju kemampuan nuklirnya sendiri, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS.
Sebagai tanggapan, Presiden Sementara Choi Sang-mok telah memerintahkan Menteri Perindustrian Korsel untuk bertemu dengan Menteri Energi AS Chris Wright guna melakukan konsultasi dalam pekan ini.
(bbn)
