Bloomberg Technoz, Jakarta - Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim polemik RUU TNI sudah mereda, sebab kekhawatiran masyarakat diklaim tidak terbukti setelah beberapa pasal hasil revisi diumumkan kepada publik. 

Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan beberapa tudingan yang dilemparkan aktivitis, kelompok masyarakat, serta pihak-pihak lainnya tidak terbukti termuat dalam RUU TNI yang diumumkan DPR. Bahkan, dirinya mengakui sempat memberikan pernyataan bahwa kecurigaan masyarakat tersebut tidak beralasan, dan hal tersebut menurutnya terbukti.

“Soal RUU TNI sudah mulai mereda karena apa yang disangka-kan oleh teman-teman dari NGO, teman-teman aktivis, itu tidak ada. Jadi pasal yang dicurigai akan ada. Ayat yang dicurigai akan ada, itu terbukti tidak ada,” kata Hasan kepada awak media, dikutip Selasa (18/3/2025).

Salah satu kekhawatiran masyarakat yakni bangkitnya dwifungsi TNI, akibat perluasan jabatan sipil yang dapat dijabat prajurit TNI aktif. Menurutnya, RUU TNI justru mengunci posisi-posisi yang dapat dijabat TNI.

Dalam UU lama, kata Hasan, hanya terdapat 10 jabatan sipil yang dapat dijabat dan kini bertambah menjadi sekitar 15 posisi dan beberapa jabatan baru tersebut merupakan posisi yang diklaim dirinya membutuhkan keahlian dari seorang prajurit TNI.