Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melaporkan usulan kenaikan tarif royalti bagi sektor mineral dan batu bara (minerba) berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pertambangan akibat margin pengusaha tambang yang makin tergencet.

“Memicu PHK massal akibat tekanan margin, terutama di sektor hilir yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey dalam diskusi Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, dikutip Selasa (18/3/2025).

Tidak hanya itu, Meidy menyebut kenaikan royalti juga dapat mengurangi minat investasi di sektor hulu hingga hilir pertambangan mineral, khususnya nikel, serta menurunkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global.

Untuk itu, APNI melayangkan surat keberatan terhadap pemerintah imbas rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 26/2022 yang dinilai memberatkan industri, terutama di tengah tantangan eksternal dan internal yang kian kompleks. 

Surat keberatan itu dikirim hari ini dan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi XII DPR RI, hingga Kantor Staf Presiden.