Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyaris dipastikan akan segera mengesahkan revisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 atau RUU TNI dalam waktu dekat. Bahkan, sejumlah informasi menyebut pengesahan beleid baru tersebut akan terjadi pada Sidang Paripurna, Kamis mendatang (20/03/2025).

Hal ini menyusul proses maraton pembahasan RUU TNI hingga mendapat kritik saat Panitia Kerja (Panja) DPR menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jumat-Ahad (14-16/03/2025). Saat ini, proses pembahasan pun tinggal menunggu Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi sebelum diajukan Komisi I ke tingkat II atau paripurna.

Proses tersebut pun nampaknya tak akan mendapat jegalan satu pun fraksi di DPR. PDIP, sebagai satu-satunya partai yang belum masuk ke koalisi pemerintah, memastikan diri turut mendukung rumusan dan rencana RUU TNI.

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun mengklaim tak ada penolakan terhadap beleid tersebut dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Padahal, Presiden ke-5 tersebut sempat melontarkan sikapnya tak setuju RUU TNI pertengahan 2024.

“Ya itu [penolakan Megawati] kan sebelum kita bahas bersama,” kata Puan kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Senin (17/3/2025).