Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan sudah mengidentifikasi lebih dari 2.000 wajib pajak sebagai salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan penerimaan negara.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriiksaan, penagihan dan intelijen kepada wajib pajak tersebut untuk mendapatkan tambahan penerimaan negara.
"Transformasi program bersama antara eselon 1 di Kementerian Keuangan, ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang kita sudah identifikasi," ujar Anggito dalam konferensi pers, dikutip Senin (17/03/2025).
Selain itu, inisiatif strategis Kemenkeu untuk optimalisasi penerimaan negara di antaranya adalah perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk pelacakan. Kemenkeu juga melakukan program digitalisasi untuk mengurangi penyelundupan. "Untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan."
Selanjutnya, Kemenkeu juga melakukan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (batu bara, nikel, timah, bauksit, dan satuan tugas sawit).
"Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering maupun harga batu bara acuan. Nanti mudah-mudahan bisa segera diterima kebijakan baru tersebut," ujar dia.
Terakhir, intensifikasi PNBP kementerian/lembaga layanan premium.
Sekadar catatan, realisasi pendapatan negara sampai Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun. Angka ini merosot Rp83,46 triliun atau 20,84% dibanding pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu, tepatnya Februari 2024 yang mencapai Rp400,36 triliun.
(dov/frg)
