Bloomberg Technoz, Jakarta - Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi persoalan. Hal ini mencuat usai PDIP menuduh proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah kader PDIP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politik.
Elit partai berlambang kepala banteng tersebut pun kembali mengungkit soal adanya utusan Jokowi yang menemui pejabat PDIP, pada 14 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, utusan tersebut kabarnya meminta PDIP mencopot Hasto dan membatalkan rencana pemecatan Jokowi.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menolak berkomentar soal kabar pertemuan dan permintaan tersebut. Dia pun mengklaim, PDIP tak memperpanjang konfliknya dengan keluarga Jokowi.
“Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan [Jokowi],” kata Puan kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Senin (17/03/2025).
Meski demikian, dia pun tak mau mengkonfirmasi PDIP dan Jokowi telah kembali menjalin komunikasi atau relasi. Dia hanya memastikan PDIP tak mau berfokus pada konfliknya dengan Jokowi karena sudah sibuk untuk mengambil peran dalam pembangunan negara.
“Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” ucap dia.
Isu tersebut bermula ketika Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan terdapat pihak yang meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto segera dipecat dan berbarengan untuk memulihkan keanggotaan Jokowi di PDIP.
Menurut dia, permintaan tersebut muncul pada 14 Desember 2024 lalu, dimana terdapat seorang ‘utusan’ yang jika permintaan tersebut tidak dipenuhi maka akan terdapat sejumlah kader yang terkena kasus hukum.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," kata Deddy kepada awak media, pekan lalu.
Setidaknya, KPK sendiri telah menetapkan status tersangka dan menahan tiga kader PDIP usai Pemilu 2024. Selain Hasto, dua politikus PDIP lainnya adalah mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu; dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.
(azr/frg)
