Bloomberg Technoz, Jakarta - Hasil survei yang digelar oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) terhadap para pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, menunjukkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai lebih suram atau memburuk dibandingkan tujuh bulan lalu.
Survei digelar sejak 14-24 Februari lalu dan ditujukan untuk menangkap pandangan para pakar ekonomi terkait lanskap ekonomi RI, melibatkan 42 expert dengan berbagai latar belakang dan organisasi.
Hasil survei itu mencatat, sebanyak 23 dari 42 responden atau setara 55% menilai, kondisi ekonomi RI saat ini telah memburuk dibanding tiga bulan lalu.
Sebanyak 7 responden menilai, kondisi lebih buruk. Sedangkan 11 pakar menilai situasi dan kondisi ekonomi RI kini stagnan. Hanya satu responden yang menilai ekonomi RI hari ini lebih baik dibanding tiga bulan silam.
Hasil survei juga menunjukkan, para pakar ekonomi tampak pesimistis pertumbuhan ekonomi RI akan lebih kuat ke depan. Sebanyak 23 dari 42 responden memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah ketimbang angka terkini. Lebih dari seperempat responden memperkirakan tidak ada perubahan signifikan ke depan.
"Secara keseluruhan, para pakar memperkirakan kontraksi ekonomi akan terjadi dengan respns rata-rata -0,36 dengan keyakinan wajar di angka 7,36%," demikian dikutip dari laporan hasil survei yang diterima Bloomberg Technoz.
Pasar Tenaga Kerja Memburuk
Para ekonom dan analis yang disurvei juga menilai, kondisi pasar tenaga kerja saat ini lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Pendapat itu datang dari 19 responden dari 42 yang disurvei. Sementara 9 pakar bahkan menilai kondisi pasar kerja saat ini jauh lebih buruk. Hanya satu pakar saja yang menilai lebih baik dan 13 lainnya menganggap tidak ada perubahan dalam kondisi pasar kerja di Indonesia.
"Nilai rata-rata -0,86 menunjukkan bahwa para pakar menganggap perekonomian RI tidak dapat menyediakan lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat. Tingkat keyakinannya cukup tinggi mencapai 7,79," demikian dijelaskan dalam laporan tersebut.
Situasi pasar kerja saat ini yang dinilai lebih buruk itu, diperkirakan akan semakin memburuk pada periode berikutnya. "Skor rata-rata -0,69 menunjukkan bahwa para pakar menganggap situasi pasar kerja akan memburuk dengan keyakinan wajar sebesar 7,60," kata LPEM UI.
Tidak jauh berbeda dengan kondisi pasar tenaga kerja, mayoritas ekonom yang disurvei juga menilai lingkungan bisnis di Indonesia saat ini memperlihatkan kondisi yang lebih buruk dibanding periode sebelumnya.
Sebanyak 17 dari 42 pakar yang disurvei menilai, lingkungan bisnis memburuk, ditambah 7 pakar menilai situasinya jauh lebih buruk. "Angka rata-rata -0,67 menyoroti sentimen negatif terhadap industri dengan keyakinan moderat sebesar 7,48," jelas survei tersebut.
Situasi bisnis yang dinilai buruk saat ini diperkirakan akan semakin memburuk ke depan, berdasarkan survei yang sama.
Kebijakan Fiskal Tak Efektif
Hasil survei juga memuat pandangan para ahli yang menilai kebijakan fiskal Pemerintah RI sejauh ini tidak efektif. Rata-rata tanggapan menunjukkan persepsi negatif -1,05 dan keyakinan terhadap evaluasi ini cukup tinggi mencapai 7,83. "Hal itu menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal," kata LPEM UI.
Kebijakan fiskal dinilai tidak memiliki dampak dan cenderung kurang efektif. Bukan cuma itu, kebijakan keuangan yang sudah dijalankan selama ini juga dinilai tidak memiliki pengaruh dengan 48% responden berpendapat seperti itu.
Sebanyak 27 dari 42 pakar berpendapat bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak efektif dalam meningkatkan pasar tenaga kerja. "Nilai rata-rata -0,86 menunjukkan persepsi yang agak negatif," jelas LPEM UI.
Para pakar juga menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertama secara luas dianggap tidak efektif. "Dari 42 responden, 36 memandangnya secara negatif di mana 21 menilai tidak efektif dan 15 memandang sangat tidak efektif," jelas hasil survei.
Tidak satupun narasumber yang menilai kebijakan pemerintahan baru dalam 100 hari pertama sebagai 'sangat efektif', di mana itu mencerminkan skeptisisme yang luas.
Respon yang mirip juga keluar dalam menilai upaya pemerintah meningkatkan inklusivitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam 100 hari pertama.
Sementara bila melihat secara spesifik berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, kebijakan Makan Bergizi Gratis, misalnya, dinilai kurang berdampak.
"Diskon tarif listrik dipandang sebagai kebijakan yang paling berdampak diikuti oleh penghapusan utang macet UMKM dan kebijakan kenaikan upah minimum serta pembatalan kenaikan PPN," kata LPEM UI.
(red)
