Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan lembaganya juga kena kebijakan efisiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025. Lembaga legislatif tersebut mengklaim beberapa anggaran saat ini berstatus dibekukan atau tak bisa dicairkan dari kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat menanggapi kritik masyarakat soal pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 atau RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Dia memastikan, alokasi rapat di luar gedung DPR bukan termasuk pos anggaran yang kena efisiensi.

“Semua 50% anggaran kegiatan kedewanan itu sudah di-lock, memang sudah nggak bisa digunakan. Jadi kalau ada kegiatan macam ini adalah kegiatan yang sisa 50%-nya masih kita gunakan, masih bisa kan itu,” kata Indra saat dihubungi, Ahad (16/03/2025). 

Akan tetapi, dia tak menjelaskan lebih detil seluruh anggaran DPR yang terkena efisiensi. Dia hanya mengatakan secara umum bahwa segala kegiatan berkaitan dengan kerja legislasi atau pembahasan UU masuk dalam kategori strategis. Hal ini membuat Kementerian Keuangan tak melakukan pembekuan atau efisiensi pada mata anggaran tersebut.

Menurut Indra, pembahasan UU atau program legislasi termasuk kegiatan-kegiatan prioritas DPR. Terutama, kata dia, beleid-beleid yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2024-2029. Bahkan RUU TNI sendiri adalah prolegnas prioritas 2025.