Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - DPR RI membuka peluang penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI rampung dan disahkan pada Maret 2025 ini, atau sebelum Lebaran. 

Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin mengungkapkan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai legislator. Maka itu, dia mengklaim sedang menyelesaikan tugas sesuai prosedur, tidak memperlambat ataupun mempercepat pengesahan revisi UU TNI.

“Kalau misalnya setelah hari raya selesai, ya sudah plong. Kalau sebelum hari raya juga selesai, plong juga. Karena kan secara pribadi misalnya saya ada tugas lagi nanti misalnya di RUU penggunaan ruang udara. Kemudian juga RUU penyiaran belum selesai, kemudian juga RUU misalnya yang lain-lain lah,” kata Tubagus melalui wawancara video Liputan6 yang disiarkan melalui Youtube, dikutip Minggu (16/3/2025). 

“Kalau saya, buat saya pribadi, as soon as possible itu lebih bagus.”

Sejak Jumat (14/3/2025), panitia kerja (Panja) pemerintah dan Komisi I DPR menggelar rapat membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU TNI. Rapat menuai kritik karena terkesan diam-diam, tertutup, dan dilangsungkan di hotel mewah di Jakarta. Padahal, pemerintah tengah giat mengefisienkan anggaran.

TB Hasanuddin menyebut, kritik terkait penyelenggaraan rapat di hotel mewah dipahami. Namun, menurut dia, jika ada tugas, memang harus diselesaikan sesegera mungkin.

”Hal yang paling penting dalam membuat undang-undang itu acuannya adalah prosedur cara membuatnya. Ya, prosedurnya tidak boleh dilewatkan,” ujar TB Hasanuddin.

Dia menggarisbawahi, setiap tahapan revisi UU TNI juga harus diikuti dengan diskusi intens sehingga DPR dan pemerintah tidak asal ketok. Rapat pembahasan RUU TNI itu pun dinilainya sangat bagus dan hasilnya pun signifikan.

“Pentahapan juga harus diikuti dan ada diskusi yang intens tidak asal ketok. Dan ini saya lihat sangat signifikan. Sangat bagus menurut hemat saya,” tuturnya. 

Sekadar informasi, pekan ini DPR memang intens membahas RUU TNI. Keseriusan itu terlihat dari rapat Panja RUU TNI yang telah terlaksana sejak Jumat (14/3/2025) siang hingga Sabtu (15/3/2025) malam. Rapat tersebut digelar di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont.

Sebelumnya Komisi I DPR telah menggelar rapat pembahasan RUU TNI dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, dan, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, di Gedung DPR RI, Selasa (11/3/2025).

Kemudian pada dua hari setelahnya, pada Kamis (13/3/2025) Komisi I DPR RI melanjutkan pembahasan RUU TNI dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, beserta pimpinan tiga matra TNI lainnya di Gedung DPR RI.

(lav)

No more pages