John Cheng - Bloomberg News

Bloomberg, AS mengumumkan pembatasan visa bagi pejabat Thailand yang terlibat dalam pemulangan 40 warga Uighur ke China bulan lalu. Keputusan ini menjadi sebuah hambatan bagi negara Thailand yang sedang berusaha untuk mencapai keseimbangan antara dua mitra dagang terbesarnya, AS dan China.

Pembatasan visa adalah bagian dari kebijakan baru AS yang bertujuan untuk menekan upaya China dalam memaksa negara lain mendeportasi warga Uighur dan kelompok lainnya kembali ke negara tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku berlaku bagi pejabat dari negara mana pun yang terlibat dalam deportasi tersebut, mengingat kelompok minoritas ini kerap mengalami penyiksaan dan penghilangan paksa.

“Mengingat tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah berlangsung lama yang dilakukan oleh China terhadap Uighur, kami menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk tidak mengembalikan secara paksa warga Uighur dan kelompok-kelompok lain ke China,” kata Rubio.

AS tidak mengungkap identitas para pejabat Thailand yang akan menghadapi pembatasan visa. Namun, keluarga dekat mereka kemungkinan juga akan terkena dampaknya. Kementerian Luar Negeri Thailand tidak segera menanggapi komentar tersebut.