Selain itu, Meta ungkap Milner telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu memverifikasi usia pengguna dan membatasi interaksi yang tidak pantas.
Perusahaan disebut juga terus berinvestasi dalam inisiatif keamanan daring, termasuk bermitra dengan organisasi lokal seperti ECPAT, YCAB Foundation, dan ICT Watch untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia.
Dengan berbagai upaya tersebut, Meta berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam melindungi remaja, tetapi juga tetap memberikan mereka akses yang aman ke dunia digital.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan perwakilan Meta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan fenomena penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur telah menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan konsentrasi, paparan konten berbahaya, hingga ancaman perundungan daring. Oleh karena itu, regulasi ketat diperlukan untuk memastikan keamanan digital bagi anak-anak Indonesia.
"Kami melihat bencana ini terjadi di depan mata. Anak-anak kita kehilangan fokus, kecanduan media sosial, dan menjadi rentan terhadap eksploitasi daring. Ini bukan hanya tentang pengaturan mandiri oleh platform, tetapi juga keterlibatan aktif pemerintah," kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam pertemuan tersebut.
"Jika aturan ada tetapi tidak efektif, berarti ada celah yang harus diperbaiki. Kami ingin memastikan platform benar-benar menerapkan batasan usia dan tidak hanya mengandalkan mekanisme swakelola yang ternyata tidak cukup kuat," sambungnya.
Di sisi lain, ia mengakui pentingnya peran orang tua, namun menegaskan bahwa tidak semua keluarga memiliki kapasitas yang sama dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Oleh karena itu, regulasi dari pemerintah menjadi langkah yang tidak terhindarkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan merata.
Selain pengaturan ketat terhadap usia pengguna, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan tambahan, termasuk batasan waktu penggunaan media sosial bagi anak-anak serta mekanisme verifikasi usia yang lebih akurat. Regulasi ini disebut turut mendapatkan dukungan dari parlemen, yang mendorong langkah lebih tegas dalam mengatur ekosistem digital agar lebih aman bagi generasi muda.
"Kami ingin mencari titik tengah antara regulasi pemerintah dan inisiatif swasta. Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman," kata Meutya.
(wep)
