Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan RI akan melansir perkembangan terkini keuangan negara, dalam apa yang biasa disebut APBNKita, untuk bulan-bulan pertama tahun ini. Pengumuman kinerja fiskal RI itu menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar karena sudah terlambat dari jadwal yang biasanya dilakukan.
Para analis dan ekonom mengantisipasi adanya perubahan dalam angka penerimaan pajak yang diperkirakan akan berdampak pada angka penerimaan negara. Kinerja APBNKita pada awal tahun juga akan memotret efek dari penerapan berbagai kebijakan 'besar' yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pada awal tahun, Prabowo memutuskan membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada detik-detik akhir yang membuat adanya potensi penurunan pendapatan pajak sekitar Rp70 triliun. Pada saat yang sama, Pemerintah RI juga melanjutkan paket insentif untuk mendukung daya beli masyarakat termasuk di antaranya pemberian diskon tarif listrik.
Bukan cuma itu, pada Januari lalu juga Presiden Prabowo meneken beleid yang menjadi 'gong' pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga serta Transfer ke Daerah, senilai lebih dari Rp300 triliun.
Para analis pasar mengantisipasi pula dampak dari penerapan program prioritas pemerintah baru, seperti Makan Bergizi Gratis, yang mulai dilakukan pada awal tahun.
Chief Economist Trimegah Securities Fakhrul Fulvian mengatakan, pasar akan menunggu petunjuk dari paparan APBNKita pagi ini dari beberapa hal.
Pertama, strategi penerimaan pajak, juga kelanjutan penerapan sistem Core Tax.
Lalu, "Strategi drawdown Makan Bergizi Gratis dan program pemerintah lainnya," kata Fakhrul kepada Bloomberg Technoz, Kamis pagi.
Ketiga, strategi pembiayaan. "Pasar saat ini melihat opsi pemerintah untuk menerbitkan dollar bond sebagai bagian dari strategi pembiayaan akan jadi hal yang baik, karena membantu meringankan likuiditas rupiah dalam negeri dan meningkatkan cadangan devisa di waktu yang sama," kata Fakhrul.
Menurut ekonom, pasar sejauh ini sudah 'priced in' atau memperhitungkan potensi kejatuhan penerimaan negara akibat pendapatan pajak yang turun tajam.
Yang akan menjadi penentu reaksi pasar berikutnya adalah apakah rencana pemerintah ke depan dalam mengantisipasi hal-hal tersebut, termasuk shortfalls pajak serta rencana belanja yang besar, cukup meyakinkan.
Obligasi dolar AS
Penerbitan surat utang RI berdenominasi dolar AS alia global bond USD akan bisa membantu menutup defisit anggaran. "Itu diperlukan mengingat kita punya tabungan, karena porsi dollar bond sudah diturunkan secara drastis sejak covid. Dengan ini, target menjaga kestabilan rupiah dan pendanaan anggaran bisa dicapai dengan lebih smooth dan meminimalkan volatilitas yang bisa terjadi di pasar," jelas Fakhrul.
Proporsi global bond RI dalam pendanaan APBN, sejauh ini sudah turun tinggal 18%. Padahal sebelum pandemi lalu, porsinya di atas 28%.
"Sementara minat terkait global bond terbitan Pemerintah RI tinggi di luar negeri. Itu akan menjadi kebijakan komplementer dari [kebijakan] Devisa Hasil Ekspor untuk memperkuat rupiah ke depan. Sehingga kita, bisa melakukan smoothing terhadap situasi global sambil menunggu bunga The Fed beneran turun," kata Fakhrul.
Yield Treasury, surat utang AS, kini sudah turun lebih dalam ketimbang yield SUN. Sementara likuiditas lokal masih terbatas. Alhasil, melebarkan pendanaan dari pasar global jadi pilihan yang menarik untuk ditimbang.
(rui)
