Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memperkirakan rasio pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 dan 2026 berada di level yang rendah, yakni 14,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Padahal, berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), realisasi pendapatan negara pada 2024 tercatat mencapai 12,82% terhadap PDB.
George Xu Director and Primary Rating Analyst Fitch Ratings menjelaskan Angka ini juga jauh di bawah median kategori 'BBB' yang sebesar 21,2%. Hal ini mencerminkan proyeksi Fitch atas penurunan harga komoditas dan tantangan dalam meningkatkan pendapatan secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
"Terutama setelah membalikkan kenaikan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) yang direncanakan," kata George dalam dokumen yang dikutip Rabu (12/3/2025).
Menurut dia, penerimaan perpajakan yang terus rendah juga berkontribusi terhadap rasio bunga terhadap pendapatan Indonesia yang tinggi.
"Kami proyeksikan sebesar 15,6% pada 2026, dibandingkan dengan median kategori 'BBB' sebesar 8,4%," sebut George.
Dalam dokumen yang sama, Fitch Ratings menegaskan peringkat penerbit mata uang asing jangka panjang Indonesia di level BBB dengan prospek stabil.
Fitch memaparkan peringkat 'BBB' Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan jangka menengah yang menguntungkan dan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah.
"Peringkat tersebut terutama dibatasi oleh penerimaan pendapatan pemerintah yang lemah dan fitur struktural yang tertinggal, seperti PDB per kapita dan indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara sejenis dalam kategori 'BBB'," kata George.
Fitch memperkirakan PDB riil Indonesia tumbuh sebesar 5% pada 2025, mempertahankan momentum dari tahun 2024 dan mengungguli banyak negara lain dalam kategori 'BBB' (median: 3,3%).
Permintaan domestik yang kuat, didukung oleh belanja publik untuk bantuan sosial dan proyek infrastruktur, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Investasi swasta harus tetap kuat, didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter yang moderat, berkurangnya ketidakpastian kebijakan pasca-pemilu, dan berlanjutnya kegiatan hilirisasi.
Kendati demikian, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit menurun menjadi 4,9% pada 2026. Hal ini dipicu tarif AS yang lebih tinggi dan permintaan yang lebih lemah dari China memberikan lebih banyak tekanan pada ekspor Indonesia, meskipun permintaan domestik yang tangguh akan mengurangi sebagian tekanan tersebut.
"Pemerintah menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2029 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui kebijakan fiskal yang terus-menerus dan hati-hati. Target ini tampak menantang tanpa reformasi struktural yang signifikan," kata Fitch.
Menurut dia, agenda kebijakan utama sejauh ini mencakup program makanan gratis dan inisiatif untuk swasembada pangan dan energi. Ini juga mencakup investasi melalui dana kekayaan negara (SWF) Danantara yang baru diluncurkan, hilirisasi komoditas, dan perluasan produksi kendaraan listrik dan baterai.
Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi utama turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade sebesar 0,1% yoy pada Februari 2025, karena diskon sementara pada tarif listrik rumah tangga, sementara inflasi inti tetap stabil di 2,5% yoy.
"Kami memproyeksikan IHK utama akan naik menjadi 2,7% pada akhir 2025 karena diskon berkurang dan harga pangan meningkat, tetap dalam kisaran target inflasi resmi saat ini di 2,5% +/- 1%," ujar dia.
Kami memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan memangkas suku bunga kebijakan lebih lanjut sebesar 50 basispoin (bps) menjadi 5,25% pada akhir 2025, setelah pemotongan 25 bps pada Januari 2025.
Ketidakpastian Fiskal
Dalam laporan analisisnya, George memproyeksi defisit fiskal akan naik menjadi 2,5% terhadap PDB pada 2025, naik dari 2,3% pada 2024. Namun, prospek fiskal sangat tidak pasti, terutama dalam jangka menengah.
"Pembalikan rencana kenaikan tarif PPN sebesar 12% akan mengakibatkan kerugian pendapatan yang diperkirakan Fitch sebesar 0,3% dari PDB," tutur dia.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja, lanjut dia, termasuk 1,3% terhadap PDB dalam pemotongan belanja yang dialokasikan kembali untuk program makanan gratis, mungkin menghadapi tantangan dalam menggunakan penghematan anggaran secara penuh, yang berpotensi menyebabkan pengeluaran yang kurang.
Rasio Utang Pemerintah akan Menurun
Fitch memperkirakan penurunan moderat dalam utang pemerintah umum menjadi 39,1% terhadap PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025 (median BBB: 58,0%).
"Kami memperkirakan peningkatan ringan dalam defisit anggaran selama beberapa tahun mendatang untuk mengakomodasi belanja sosial publik tambahan pemerintah dan investasi infrastruktur," ujar dia.
Hal ini mencerminkan asumsi dasar kami bahwa pemerintah, yang didukung oleh koalisi parlemen yang luas, akan terus mematuhi pagu defisit sebesar 3% dari PDB dalam jangka menengah.
(lav)
