Jalan-jalan rusak di sana sebagian besar adalah jalan provinsi dan kabupaten yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Namun dengan mempertimbangkan kemampuan pemda yang terbatas, Jokowi mengatakan akan mengambil alih perbaikannya. Dia mengatakan perbaikan secepatnya dilakukan meski untuk rampung diakuinya bisa makan waktu 1-3 tahun. Artinya bisa lewat masa periode pemerintahan Presiden Jokowi.
"Yang rusak ini banyak dikerjakan daerah sama pusat belum selesai ini harusnya dikerjakan provinsi sendiri kabupaten sendiri tapi karena memang jalannya di kabupaten kota dan provinsi saya sampaikan separuhnya rusak dikerjakan bareng-bareng belum waktu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2-3 tahunlah kita kejar, secepatnya," lanjut dia.
Janji perbaikan jalan juga lebih awal disampaikan Jokowi saat melihat sendiri kondisi jalanan di Lampung yang sempat viral oleh seorang tiktoker. Jokowi pada saat itu mengingatkan bahwa infrastruktur jalan amat penting untuk transportasi logistik selain untuk konektivitas masyarakat.
"Ya, secepat-cepatnya dimulai yang rusak yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Utamanya yang jalannya rusak parah, clear ya," kata Jokowi di Lampung (5/5/2023).
Lampung dan Jambi hanya dua dari sejumlah provinsi di Pulau Sumatera yang masih mengalami jalanan rusak parah. Berdasarkan data jalan rusak hingga 2021, ada dua provinsi di pulau besar itu yang paling panjang kondisi rusaknya yaitu Riau dan Sumatera Utara.
Menurut data hingga 2021, jalanan rusak paling paling banyak dan panjang adalah jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, untuk panjang jalan kabupaten yang rusak berat rerata hingga ribuan kilometer.
Total panjang rusak berat tanpa menghitung rusak ringan jumlahnya meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota di masing-masing provinsi di Sumatera sebagai berikut:
1. Provinsi Aceh, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 2.325 kilometer
2. Provinsi Sumatera Utara, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 10.286 kilometer
3. Provinsi Riau, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 4.912 kilometer
4. Provinsi Kepulauan Riau, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 1.072 kilometer
5. Provinsi Bangka Belitung, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 402 kilometer
6. Provinsi Jambi, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 2.325 kilometer
7. Provinsi Sumatera Barat, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 3.643 kilometer
8. Provinsi Bengkulu, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 1.137 kilometer
9. Provinsi Sumatera Selatan, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 2.545 kilometer
10. Provinsi Lampung, jalan rusak berat, total meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten: 2.795 kilometer.
Jalan rusak parah kabupaten paling panjang ada di Sumatera Utara yakni 9.933 kilometer. Jalan rusak berat provinsi paling panjang ada di Riau yakni 632 kilometer. Sementara jalan nasional rusak parah paling panjang ada di Jambi yakni 44 kilometer.
Namun janji dan rencana perbaikan jalan ini menurut pengamat kebijakan publik sebenarnya tak lagi mudah diwujudkan di sisa masa pemerintahan. Apalagi harus memperhatikan tata cara anggaran. Belum lagi persoalan tak sebatas perbaikan melainkan kualitas perbaikan jalannya. Aksi hanya memperbaiki jalan tak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya.
"Jadi kalau Jokowi bilang 'sudah sini saya perbaiki, jalan yang mana' provinsi kan atau apa? Dananya dari mana? APBN 2023 kan sudah disahkan. Mau tunggu perubahan bulan Juli? Kan masih perlu waktu. Jadi pernyataan presiden itu ya untuk konsumsi media sosial saja menurut saya, atau ya tadi mungkin untuk pemilu juga ya bisa saja," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi pada Selasa malam (16/5/2023).
Pendiri PH&H Public Policy Interest Group ini mengatakan, yang menjadi bukan semata jalan tak diperbaiki melainkan jalan sudah diperbaiki namun sering kerap rusak karena spek pembangunannya dikorupsi. Oleh karena itu yang perlu dipastikan adalah pembangunan yang bebas korupsi sehingga memiliki kualitas. Dia mengingatkan, apabila Jokowi memperbaiki jalan di satu dua provinsi maka hal itu juga harus dilakukan di wilayah lain agar nantinya tak dianggap diskriminatif.
"Kenapa jalan setiap tahun diperbaiki? Karena jalan itu dibangun dengan uang yang disunat. Ya itu sih enggak usah dibuktikan lah udah banyak terjadi karena proyek yang paling mudah dan setiap tahun ada. Bikin jalan itu kan harus ada saluran air di kiri kanannya supaya air hujan ke saluran karena aspal itu musuhnya air. Kemudian jalan itu kelas berapa? Apalagi pas ngebangun itu asal-asalan pemadatan dan pengerukannya kemudian pengaspalannya juga," lanjut dia.
Oleh karena itu lanjutnya, yang harus dipastikan bukan hanya perbaikan jalan tapi memastikan transparansi dan kualitas pembangunan yang memiliki standar dalam hal ini harus mengikuti standar Kementerian PUPR pula dengan pengawasan.
"Jalan itu dibangun kalau aspalnya betul, saluran airnya ada bisa tahan 5 sampai 10 tahun tanpa perawatan. Tadi sudah saya sampaikan, semua itu harus diperbaiki. Bikin jalan kan ada standarnya dari PUPR. Ikuti semua, jangan sunat, yang menyunat ya gantung. Kalau enggak gitu ya akan terus berjalan," katanya lagi.
Dihubungi terpisah, pengamat politik Karyono Wibisono menilai gencarnya Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalanan rusak di daerah tak lepas dari keinginan untuk tetap mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini mengingat menurut survei terakhir, kepuasan masyarakat dirasa relatif cukup tinggi atas kinerja pemerintahannya. Namun dia tak menampik hal ini juga bisa berimbas pada elektoral. Artinya menjelang pemilu, dengan Jokowi membereskan jalan akan bisa berdampak baik bagi calon presiden yang didukung Jokowi dan bagi partainya.
"Menurut analisis saya, dengan langkah presiden yang terlihat serius untuk mengangkat persoalan kerusakan jalan dan memerintahkan kepada pemda-pemda setempat dan kementerian atau dinas terkait yang berwenang, ini kan korelasinya terkait erat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tentu kalau hubungannya dengan politik, dengan endorse Pemilu 2024, ya tentu ada korelasinya. Karena apa? Figur Jokowi ini kan masih memiliki pengaruh yang kuat di dalam kontestasi politik 2024," kata Karyono lewat sambungan telepon.
Direktur Indonesia Public Institute itu menambahkan, fenomena ini juga harus dilihat dari sisi betapa kuatnya media sosial untuk menggerakkan kebijakan politik dalam iklim demokrasi. Viralnya jalan-jalan rusak memaksa otoritas untuk bergerak dan merespons cepat.
"Media sosial movement ini memang memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Ia mampu memaksa pemerintah, para pengambil kebijakan atau penyelenggara negara untuk merespons cepat terhadap persoalan yang muncul di media sosial. Itu bagian dari fenomena media sosial yang menjadi salah satu pilar dan kekuatan politik untuk menekan," tutupnya.
(ezr)
