“Tidak ada masalah di pihak kami. Intinya, jika kami mendapatkan uang dengan syarat yang baik, kami lanjutkan. Jika tidak, kami akan melanjutkan rencana kami sendiri.”
Luhut berpendapat mitra dalam kesepakatan JETP harus menawarkan dana yang cukup dengan bunga yang rendah, sehingga tuntutan transisi hijau tidak menambah beban utang negara, yang saat ini berada di bawah 43% dari produk domestik bruto (PDB) atau terendah keempat di antara negara-negara G-20.
“Tunjukkan uangmu,” kata Luhut dalam sebuah wawancara di kantornya di Jakarta.
Di bawah kesepakatan yang disepakati November 2022, dana untuk mendukung JETP akan berasal dari campuran sumber pemerintah dan swasta, dengan mekanisme pinjaman lunak, hibah, dan lebih banyak pendanaan swasta. Secara teori, biaya keseluruhan harus dapat dikelola sebagai hasilnya.
Akan tetapi, Pemerintah Indonesia mempertanyakan berapa banyak yang akan negara dapatkan dari dana hibah tersebut, serta ke mana dana pendanaan yang lebih murah akan dialokasikan. Selama ini, kata Luhut, dia kebingungan dengan hal tersebut.
“Sekadar mengingatkan mereka [AS], kita memiliki tenggat 2,5 bulan lagi. Ini adalah kredibilitas Anda. Kami tidak kehilangan apa pun jika kesepakatan itu tidak terwujud.”
Rencana JETP memiliki ambisi yang luas, mulai dari meningkatkan jaringan hingga mendorong investasi energi terbarukan dan menyediakan transisi yang adil dari bahan bakar fosil bagi pekerja dan masyarakat yang bergantung padanya.
Namun, intinya kesepakatan tersebut adalah upaya bersama untuk mempercepat perpindahan dari batu bara di negara dengan sumber daya yang melimpah — dengan membeli pembangkit listrik dan merestrukturisasi utang sehingga dapat ditutup lebih awal.
Janji US$20 miliar hanyalah satu langkah. Menurut BloombergNEF, transisi di Indonesia akan membutuhkan US$2 triliun investasi ke dalam sistem energi hingga tahun 2050. Mencapai nol bersih pada tahun 2050 dapat menelan biaya US$3,5 triliun.
(bbn)
