Analis juga mengatakan, tingkat imbal hasil obligasi tenor pendek mungkin akan turun karena likuiditas yang lebih longgar. Namun, untuk obligasi negara tenor panjang kemungkinan akan lebih rentan terbebani risiko defisit fiskal. Itu akan membawa kurva imbal hasil SBN cenderung makin curam ke depan.
Goldman Sachs memperkirakan Bank Indonesia akan memangkas bunga acuan pada pertemuan Maret ini dan kemungkinan akan ada satu lagi penurunan bunga acuan menyusul pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan lebih lemah.
Analis juga mempertahankan outlook bearish untuk rupiah karena kekhawatiran fiskal, ditambah faktor musiman pembayaran dividen korporasi mulai akhir Maret sampai April nanti, yang biasanya memicu arus keluar modal asing lebih banyak dari Indonesia.
Pada perdagangan Jumat jelang siang ini, rupiah bergerak melemah di terbatas di kisaran Rp16.345/US$ terimbas sentimen global. Sepekan terakhir, rupiah mencatat penguatan 1,44%, terbaik kedua di Asia, setelah pekan sebelumnya ambles sampai 2,7% karena arus keluar modal yang masif dari pasar saham.
Sementara pergerakan harga obligasi negara sampai jelang siang ini cenderung tertekan.
Hal itu terindikasi dari kenaikan imbal hasil di hampir semua tenor SBN. Mengacu data OTC Bloomberg realtime, yield 1Y naik 1,5 basis poin ke level 6,443%. Tenor 2Y bergerak sedikit naik ke 6,556%.
Sedangkan tenor 5Y naik 1,8 basis poin, kini di 6,694%. Untuk tenor lebih panjang yang jadi acuan, 10 tahun, naik 1,1 basis poin ke 6,885%.
Sebelumnya, perusahaan riset multinasional Inggris yang juga tercatat sebagai anak usaha Fitch Solutions dari Fitch Group, BMI, mengeluarkan prediksi defisit APBN tahun ini akan menyentuh 3% menyusul langkah belanja nan ekspansif di tengah ketiadaan rencana konkret memperluas basis pajak.
Analisis BMI menyebut, defisit fiskal rata-rata akan di kisaran 3% selama lima tahun ke depan. Bila Pemerintahan Prabowo berhasil menghindari batas tersebut, BMI akan merevisi perkiraan ke atas.
"Kurangnya perencanaan konkret untuk memperluas basis pajak bisa membahayakan posisi fiskal Indonesia karena presiden ingin meningkatkan belanja publik untuk agenda kebijakannya," demikian dinyatakan oleh BMI dalam catatannya.
Pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun, secara otomatis mengurangi pendapatan sekitar Rp70 triliun.
Pada saat yang sama, Pemerintah RI tidak mengurangi pengeluaran dan tetap meluncurkan program unggulan Makan Bergizi Gratis, lalu merilis Soverign Wealth Fund Danantara serta berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kebijakan Prabowo merealokasi anggaran di Kementerian dan Lembaga berisiko melemahkan layanan publik utama dan mengorbankan efisiensi lembaga pemerintah.
Sebagai informasi, Pemerintah RI menargetkan defisit APBN tahun ini akan ada di kisaran 2,5% dari PDB.
(rui/aji)
