Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan petani kelapa sawit pesimistis target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180.000—200.000 hektare (ha) pada 2023 dapat tercapai. Menurut perhitungan mereka, replanting perkebunan sawit rakyat setidaknya hanya sanggup mencapai sekitar 40.000 ha hingga akhir tahun ini.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan selama ini petani sawit rakyat kesulitan untuk memenuhi berbagai persyaratan PSR akibat tumpang-tindih regulasi, khususnya terkait dengan keabsahan perkebunan kelapa sawit di areal hutan lindung.

“Kami [petani sawit rakyat] tidak merambah hutan, tetapi [lahan] existing yang sudah tertanam sawit. Sudah ada sertifikatnya, tetapi masih disebut kawasan hutan lindung. [...] Kami berharap supaya KLHK [Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup] memperbaiki cara kerja dengan satu visi misi yang sama dengan Presiden, [bahwa] PSR itu program strategis,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (16/5/2023).

Di tengah isu tersebut, petani sawit rakyat tidak yakin target pemerintah untuk merealisasikan peremajaan lahan 200.000 ha di 8 provinsi akan tercapai. Demikian halnya dengan target peremajaan lahan sawit seluas 540.000 ha hingga 2024, seperti keinginan Presiden Joko Widodo.

“Kami tidak yakin. Kira-kira [secara realistis, lahan yang dapat diremajakan] sekitar 30.000—40.000 ha [pada 2023]. Target 540.000 ha dari 2017—2024 juga tidak akan tercapai. Sekarang realisasinya baru 245.000 ha. Intinya Kementerian Pertanian dan KLHK ini harus duduk bareng untuk menyelesaikan masalah di lapangan.”