Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah membentuk gugus tugas khusus untuk menangani implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang realisasinya masih jauh di bawah harapan. Melalui tim baru tersebut, pemerintah menargetkan 200.000 hektare (ha) lahan sawit di 8 provinsi dapat diremajakan pada tahun ini.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan volume produksi kelapa sawit di Indonesia kian lama kian menyusut. Untuk itu, peremajaan atau replanting perkebunan komoditas tersebut menjadi hal yang mendesak, sesuai titah Presiden Joko Widodo.
“Ada 8 provinsi yang akan kami kerjakan. Tentunya, kami berharap kepada jajaran di daerah agar [program PSR] ini bisa berjalan dengan cepat dan baik. Tahun ini targetnya 180.000 ha, tetapi kami coba naikkan menjadi 200.000 ha. Itu tidak mudah, tetapi kami coba untuk meningkatkan target tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (16/5/2023).
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengelaborasi, dari target 200.000 ha tersebut, lahan yang sudah siap diremajakan dan mendapatkan kejelasan legalitas baru 123.000 ha.
“Mudah-mudahan, dari 123.000 ha ini –berdasarkan analisis yang kami lakukan dalam dua pekan ke depan– 80% di antaranya sudah masuk ke dalam masa rekomendasi teknis. Selain itu, kami punya target untuk jalur kemitraan dengan perusahaan plasma dan inti sawit, ada sekitar 100.000 ha. Ini juga berjalan bersamaan,” ujarnya.
Terkait dengan gugus tugas PSR, Andi mengatakan Kementan turut bersinergi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang telah merampungkan pengadaan vendor untuk melakukan verifikasi lahan di lapangan. Vendor yang dimaksud adalah PT Sucofindo.
Kementerian juga mengerahkan seluruh direktorat yang ada di Ditjen Perkebunan serta bantuan dari Badan Standardisasi dan Instrumentasi Pertanian di 8 provinsi untuk memacu peremajaan lahan sawit rakyat.
Selain itu, sinergi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) terkait dengan peraturan turunan lainnya yang dapat melancarkan target peremajaan perkebunan sawit.
“Bagi pekebun yang mau meremajakan tanaman yang sudah rusak atau sudah tua itu akan diberikan insentif sehingga selama 3 tahun tidak mendapatkan pendapatan bisa mendapatkan pendapatan dari sana. Sepanjang 2023 [tahun berjalan] sudah 25.000 ha yang diremajakan lewat PSR. Kami optimistis bisa lebih dari 200.000 ha sampai akhir tahun ini,” kata Andi.
Kementan sebelumnya melaporkan terdapat sekitar 2,8 juta ha dari total 6,94 juta ha perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang seharusnya diremajakan atau dilakukan penanaman kembali melalui program PSR. Namun, sepanjang 2017—2022, realisasi PSR baru seluas 278.200 ha atau 9,93% dari target.
Andi mengungkapkan realisasi program PSR tidak sesuai harapan lantaran para pekebun menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah sulitnya memenuhi persyaratan yang diminta untuk mengikuti program tersebut.
(wdh)
