Politikus Golkar asal Dapil Jambi tersebut mengklaim akan mengusulkan seluruh operasional BPKH tak boleh lagi dari pengelolaan dana haji. Akan tetapi, masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

"Saya mendukung kalau memang diharapkan operasional BPKH itu dari uang APBN," kata dia.

(azr/frg)