Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar, Hasan Basri Agus mempersoalkan sumber anggaran untuk pembiayaann operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia khawatir hal tersebut justru membuat penggunaan dana haji yang dikumpulkan dari masyarakat tak sesuai syariat Islam.

"Semua operasional [BPKH], uang yang digunakan untuk personal BPKH, ini hasil dari pengelolaan uang dari umat ini [Dana Haji]," kata Hasan dikutip dari Laman DPR, Jumat (07/03/2025).

"Termasuk juga kadang-kadang FGD [focus group discussion], kami dapat honor. Itu juga dari uang itu [Dana Haji]. Hukumnya apa Pak? Jangan-jangan kami ini makan uang haram."

Hal ini diungkap Hasan saat rapat dengar pendapat umum soal revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji bersama Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Menurut dia, dana haji sebagian besar dikumpulkan masyarakat melalui proses yang panjang dan susah payah. Dia menilai tak boleh penggunaan dana tersebut untuk hal-hal lain yang tak berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan pemilk dana; atau sesuai syariat Islam.