Simon juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir mengenai kualitas BBM di SPBU Pertamina karena telah memenuhi standar teknis yang berlaku.
"Uji ini akan kami lakukan terus menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyatakan kepada masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat dapat ikut serta untuk mengawasi," tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan BBM terjadi pada rentang waktu 2018-2023, sehingga tidak berhubungan dengan produk Pertamax yang saat ini beredar di pasaran.
"Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai. Dan, jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang berkisar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. BBM yang dipasarkan Pertamina sekarang adalah baik dan tidak terkait dengan kasus yang sedang disidik," kata Burhanuddin.
Jaksa Agung juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Masyarakat agar tetap tenang, memberi dukungan terhadap Pertamina untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kami akan terus memberikan dukungan kepada PT Pertamina dalam rangka menjalankan tugas khususnya adalah ketersediaan BBM dalam menghadapi bulan suci Ramadan serta Idulfitri 1446 H," imbuhnya.
Sebagai perusahaan yang memimpin transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target net zero emission 2060 melalui program-program yang sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini juga mendukung penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional Pertamina.
(tim)
