Adies tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal yang terang, DPR memandang ekonomi Indonesia cukup kuat untuk mencapai 8% pada 2029.
"Kita lihat pertumbuhan walaupun saat ini ada gejolak-gejolak, tetapi saya yakin 8% dapat tercapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Politikus Partai Golkar itu justru menjelaskan mengenai efisiensi anggaran yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Untuk efisiensi ini semua Kementerian/Lembaga harus mulai revisi semua anggarannya, dengan revisi anggaran ini tidak mungkin tiba-tiba langsung bisa ditanyakan bagaimana padahal mereka kan baru mulai bekerja pemotongan kan baru," ujarnya.
Adies mengatakan untuk memberikan kesempatan hingga 6 bulan kepada Kementerian/Lembaga untuk melihat bagaimana efisiensi berdampak ke pertumbuhan ekonomi.
"Bu Menteri [Keuangan] Sri Mulyani Indrawati pasti juga akan koordinasi dengan K/L lain tidak mungkin juga kementeiran baru dipotong 1-2 minggu bisa begini bisa begitu. Jadi kita lihat, biarkan pemerintah bekerja dengan baik selama 6 bulan ke depan setelah itu baru kita bisa bicara," ujarnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dikabarkan tidak sepakat mengenai angka pertumbuhan ekonomi 8%.
Sumber Bloomberg Technoz yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Kementerian PPN/Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Sementara itu, Kemenkeu belum memutuskan target angka yang sesuai ambisi pemerintah, dan cenderung lebih realistis pada level 5%.
Hal ini pada akhirnya menyebabkan rapat kerja antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditunda dari jadwal seharusnya pada Senin (3/3/2025).
Selain pertumbuhan ekonomi, kedua instansi disebut juga tidak sepakat soal rasio pajak atau tax ratio, yakni perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.
Kementerian PPN/Bappenas menargetkan angka yang tinggi untuk tax ratio. Sementara itu, target Kemenkeu pada level 10,6%.
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan tidak mengetahui informasi alasan penundaan rapat kerja.
"Saya tahunya hanya ditunda saja, tidak tahu informasi seperti yang disebutkan itu," ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (4/3/2025).
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy tidak membalas permintaan konfirmasi saat dihubungi melalui pesan singkat hingga berita ini diterbitkan.
(lav)
