Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meresmikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tahun 2025. Berkenaan ini pakar pendidikan Ina Liem menilai bahwa sistem ini tidak mengatasi akar masalah di lapangan. 

Menurut dia, SPMB 2025 masih bersifat seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan perbedaan jumlah sekolah dan calon murid di tiap daerah dan tiap tingkatan. 

"Ada risiko manipulasi domisili makin marak karena ketimpangan sekolah favorit vs non-favorit belum diatasi," ujarnya kepada Bloomberg Technoz, Kamis (6/3).

"Harusnya persentase jalur masuk tidak boleh kaku, misal 30% afirmasi, 30% domisili, 30% prestasi, padahal jumlah siswa yang butuh jalur afirmasi di Jakarta Selatan bisa jauh berbeda dengan jumlah di luar Jawa," ujarnya.

Ina menyebut harusnya pemerintah fokus melakukan transparansi pemetaan jumlah sekolah vs jumlah calon siswa terlebih dulu. Datanya harus bisa diakses oleh publik supaya masyarakat ikut mengawasi.