Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah dinilai kurang memiliki rencana komprehensif, termasuk mitigasi risiko, dalam menjalankan program hilirisasi sektor pertambangan. Hal ini menjadi penyebab tidak sehatnya persaingan dalam industri smelter nikel pirometalurgi saat ini.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib mengatakan upaya hilirisasi nikel, yang dimulai dengan pelarangan ekspor bijih sejak 2020, belum diimbangi dengan analisis terkait dengan cadangan bijih nikel eksisting terhadap jumlah smelter yang dibutuhkan Indonesia.

“Makanya, jumlah smelter ini terus bertumbuh setelah Indonesia melarang ekspor nickel ore. Jadi memang semuanya harus diproses di dalam negeri, tetapi kita tidak pernah menghitung konsekuensinya,” kata Habib saat dihubungi, Kamis (6/3/2025).

Pada tahap awal booming hilirisasi nikel, pemerintah dinilainya tidak memperhatikan secara cermat jumlah investasi smelter nikel pirometalurgi yang diberi izin.

Walhasil, saat harga nikel dunia anjlok, smelter-smelter yang jumlahnya terlalu banyak itu menjadi bersifat ‘kanibal’ lantaran bersaing ketat satu sama lain untuk mendapatkan pasokan bijih serta memacu produksi demi menjaga keuntungan.