Pada 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun. Angka tersebut kemudian turun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, lalu berkurang lagi pada 2021 menjadi Rp 29,1 triliun.
Penurunan alokasi anggaran subsidi pupuk terus turun pada 2022 dan 2023 dengan masing nilai Rp 25,3 triliun, dan Rp 24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.
Gobel mengaku ia selalu menerima pengaduan dari para petani yang mengadu sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam. Namun, saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.
Gobel mengatakan pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan.
Maka dari itu, tegasnya, Pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.
"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," tandas Gobel.
Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN juga disebut tidak kalah penting. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa.
"APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju," katanya.
Maka dari itu, Gobel mengatakan DPR akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi kendaraan listrik.
"Sebagai Pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak," pungkas Gobel.
(evs)
