Bloomberg Technoz, Jakarta - Sritex pailit, tutup beroperasi per 1 Maret 2025. Hampir 11 ribu buruh menunggu kepastian PHK. Berharap pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dari pemerintah.

Di tengah kematian Sritex, masih ada persoalan yang mencuat, salah satunya faktor luar yang membuat Sritex tutup. Kematian Sritex sempat diwarnai tudingan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor. Permendag tersebut diteken Mendag saat itu, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Tudingan disampaikan langsung Bos Sritex, Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto saat menghadap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, tahun lalu.

“Kalau itu [apakah Permendag No. 8/2024 mengganggu operasional] secara nyata pasti ya, karena teman-teman kita juga kena banyak, teman-teman di tekstil ini,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, 28 Oktober 2024.

Permendag No. 8/2024 kerap dituding salah satu biang kerok gelombang PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Permendag tersebut bahkan memancing reaksi asosiasi atau kalangan pengusaha, hingga pekerja TPT yang terdampak PHK.