“Kami melakukan penyesuaian perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman aturan yang berlaku,” ungkap dia.
Penyesuaian tersebut, kata dia, dilakukan akibat pada tahun ini retreat kepala daerah perdana dilakukan secara serentak dan diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Dengan begitu, pihaknya harus menyesuaikan lokasi pelaksanaan ke Magelang.
“Ketika kemudian ada perubahan lokasi, waktu, dan jumlah peserta tentu kami harus menyesuaikan. Tempat yang biasa di Jakarta, yang bertambah karena pesertanya jadi banyak karena keserentakan otomatis perlu tempat yang lain, harus bergeser ke Magelang,” ucap dia.
Sebelumnya, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan orientasi kepala daerah atau retreat di Magelang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, sejumlah organisasi menuding terjadi konflik kepentingan pada kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk 503 pasangan kepala daerah. Hal ini merujuk pada keberadaan perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia yang dikaitkan dengan kader Partai Gerindra.
Mereka menduga adanya indikasi konflik kepentingan atas terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang mewajibkan setiap kepala daerah untuk membayar sejumlah biaya kepada perusahaan yang diduga milik kader Partai Gerindra.
Mereka menilai hal tersebut dapat berujung pada unsur tindak pidana korupsi. Meskipun pada akhirnya, pemerintah menerbitkan revisi surat edaran yang menyatakan bahwa seluruh pembiayaan berasal dari APBN.
“Kami menduga terdapat pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan orientasi tersebut,” sebagaimana tertulis dalam keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
(azr/frg)
