Rupiah spot dibuka menguat 0,15% di level Rp16.455/US$, mengikuti mayoritas mata uang Asia yang bergerak di zona hijau pagi ini ketika indeks dolar AS dibuka makin melemah di 106,56 setelah semalam turun 0,81%.
Seperti diketahui, China sedang mempertimbangkan untuk menargetkan pertanian dan produk pangan AS. Ini merupakan pembalasan Beijing terhadap tarif pemerintahan Donald Trump yang mulai berlaku hari ini, Selasa (4/3/2025).
Kedua, Bhima melanjutkan, kebijakan pajak dan pungutan pada 2025-2026 yang akan menyasar kelas menengah sehingga membuat daya beli melemah.
Menurut Bhima, kebijakan pajak dan pungutan tersebut antara lain wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, asuransi wajib kendaraan sampai opsen kendaraan bermotor dan Tapera. Padahal, kata Bhima, konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang 2024 komponen dengan distribusi terbesar ke pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04% atau tumbuh 4,94%.
Ketiga, program quick win Presiden Prabowo Subianto belum akan dirasakan dalam tahun pertama menjabat. Selain itu beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai cenderung belum optimal dalam melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Keempat, efisiensi belanja pemerintah yang dianggap berdampak luas ke berbagai layanan publik. Sehingga peran belanja pemerintah dalam mendorong ekonomi bakal terbatas.
"Contohnya alokasi anggaran MBG akan korbankan belanja lain seperti infrastruktur sampai belanja perjalanan dinas," ujarnya.
BPS mencatat tren kontribusi konsumsi pemerintah pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7%-9% pada periode 2020-2024.
Rinciannya, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB pada 2020 yakni 9,66%; 9,25% pada 2021; 7,69% pada 2022; 7,45% pada 2023; dan 7,73% pada 2024.
Kelima, suku bunga diperkirakan hanya dipangkas 25-50 basispoin (bps) tahun ini alias masih akan tinggi dan ini dinilai menghambat penyaluran kredit bank ke sektor riil.
Terakhir, deindustrialisasi prematur masih berlangsung ditandai penutupan pabrik industri padat karya.
"Tidak hanya itu tekanan pada hilirisasi tambang karena turunnya permintaan ekspor, dan ketidakpastian pasokan bijih nikel mengancam pemutusan hubungan kerja [PHK] di Sulawesi dan Maluku," ujarnya.
"Pemerintah jangan sibuk tarik investasi baru yang butuh waktu, coba perhatikan investasi yang sudah ada harus segera di selamatkan."
Dengan demikian, Celios memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada level 4,7% hingga 4,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun ini.
Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
Dalam beleid tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029.
"Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, Gross National Income per kapita diharapkan meningkat menjadi US$8.000 pada 2029," sebagaimana dikutip melalui beleid tersebut, dikutip Selasa (4/3/2025).
Namun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut tidak sepakat mengenai angka pertumbuhan ekonomi 8%.
Sumber Bloomberg Technoz yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Kementerian PPN/Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Sementara, Kemenkeu belum menargetkan angka pasti dan lebih realistis pada level 5%.
Hal ini pada akhirnya menyebabkan rapat kerja antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditunda dari jadwal seharusnya pada Senin (3/3/2025).
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan tidak mengetahui informasi alasan penundaan rapat kerja.
"Saya tahunya hanya ditunda saja, tidak tahu informasi seperti yang disebutkan itu," ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (4/3/2025).
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy tidak membalas permintaan konfirmasi saat dihubungi melalui pesan singkat hingga berita ini diterbitkan.
(lav)
