Bloomberg Technoz, Jakarta - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pelaksanaan retreat atau pembekalan kepala daerah di Akamedi Militer atau Akmil Magelang yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam laporan tersebut, sejumlah organisasi menuding terjadi konflik kepentingan pada kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk 503 pasangan kepala daerah. Hal ini merujuk pada keberadaan perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia yang dikaitkan dengan kader Partai Gerindra. 

Hadi sendiri memilih untuk berkomentar normatif dengan menyatakan masyarakat memiliki hak untuk mengajukan laporan terhadap kegiatan pemerintah. Toh, kata dia, kegiatan retret di Akmil Magelang telah berjalan sesuai aturan.

“Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan,” kata Hadi kepada awak media, di Istana Negara, Senin (3/3/2025).

Dia sebenarnya tak berkomentar panjang tentang status kepemilikan PT Lembah Tidar. Dia nampak enggan mengkonfirmasi atau pun membantah informasi kaitan antara perusahaan tersebut dengan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.