“Kalau perintah Presiden pasti kita laksanakan. Nanti begitu ada jadwal dengan Presiden, ya kita sesuaikan,” ujarnya.
Hingga saat ini, DIM yang telah pemerintah petakan sudah berada di Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Menurutnya, dalam pembentukan sebuah Undang-undang, perubahan yang terjadi di tengah jalan merupakan hal yang biasa terjadi.
“Kalau perubahan kan biasa itu, kalau di dalam raker [rapat kerja] itu kan seperti itu. Tapi, sekarang sudah ada arahan Presiden melalui Pak Hashim,” ucap Dadan.
Sebelumnya, Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang saat ini tengah dibahas dalam perumusan RUU EBET.
Dia mengatakan konsep power wheeling tidak akan pernah diterapkan selama Prabowo menjadi Presiden RI.
“Ditolak Prabowo,” ujar Hashim saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Prawoto di sela kegiatan CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).
Power wheeling sendiri merupakan skema yang memungkinkan pihak swasta untuk menjual listrik langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. Skema ini juga disebut sebagai pemanfaatan bersama jaringan listrik.
Menurut Hashim, skema power wheeling memungkinkan pihak asing menguasai kelistrikan di Tanah Air meskipun Indonesia terbuka pada investor asing, namun hal itu tidak berlaku bagi sektor listrik.
“Kalau dibuka, power wheeling ini bisa jadi wild west, dan sektor listrik kita didominasi oleh pihak non-Indonesia,” imbuhnya.
Dalam kaitan itu, dia menyebut Prabowo meyakini bahwa negara tetap harus menjadi pengendali kelistrikan di Indonesia melalui PLN.
“Jadi, maaf power wheeling ditolak. Tetap negara melalui PLN adalah pengendali kelistrikan, dan saya optimistis banyak yang mau investasi energi baru terbarukan di Indonesia,” ungkapnya.
(mfd/wdh)
