Angka itu meningkat 20,21% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan 64.855 orang pada periode Januari-Desember 2023.
Kedua, adalah efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Bhima, kebijakan tersebut akan berdampak pada pendapatan pelaku usaha di sektor akomodasi, perhotelan, sewa kendaraan dan sebagainya.
Ketiga, insentif berupa tarif listrik yang akan berakhir pada Februari 2025. Hal ini dinilai akan membuat masyarakat menahan diri untuk melakukan konsumsi dan lebih banyak menabung.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Januari 2025, yakni 0,76% secara bulanan, didorong oleh penurunan tarif listrik yang mengalami deflasi sebesar 32,03%, dengan andil terhadap deflasi mencapai 1,47%. Penurunan tajam ini disebabkan oleh pemberian diskon 50% bagi pelanggan dengan daya listrik hingga 2.200 VA pada bulan tersebut.
Dengan demikian, Bhima menilai ekonomi Indonesia sulit tumbuh di level 5% pada kuartal I-2025.
“Inflasi yang rendah menjelang Ramadhan jadi tanda sisi permintaan belum membaik. Artinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 akan rendah meski ada Ramadan dan Lebaran, sulit berada di angka 5%,” ujarnya
Sekadar catatan, ekonomi Indonesia masih bergantung pada konsumsi. Contohnya, ekonomi Indonesia sepanjang 2024 sebesar 5,03% masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dari masih tinggi porsi pengeluaran rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi.
BPS melaporkan sepanjang 2024 seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Komponen dengan distribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04% atau tumbuh 4,94%.
(lav)
