Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku memiliki temuan adanya anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak digunakan secara efisien. 

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Ahmad Adib Susilo memberikan contoh temuan itu adalah sejumlah K/L membelanjakan anggaran untuk barang yang sama. Namun, dalam pelaporannya, masing-masing K/L memasukkan data yang berbeda soal harga dari barang tersebut. 

"Anggaran yang dikeluarkan tidak efisien itu banyak. Contoh, sama-sama beli barang yang sama, tetapi beda kementerian yang beli, harganya beda," ujar Ahmad dalam Seminar Nasional "Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025, Kamis (27/2/2025). 

Selain itu, BPK juga menemukan adanya persoalan ketidakpatuhan berupa 2.525 kasus yang berkaitan dengan penyimpangan administrasi dan 6.800 kasus yang memiliki potensi menyebabkan kerugian keuangan negara. 

Dengan demikian, BPK menilai pemerintah perlu meningkatkan tata kelola agar kasus-kasus ketidakpatuhan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.